JAKARTA, Catatan Jurnalist — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golongan Karya (Golkar), Yudha Novanza Utama, menyoroti masih minimnya tunjangan operasional yang diterima para Bintara Pembina Desa (Babinsa) di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam keterangan Video yang beredar diterima Redaksi Catatanjurnalist.com, Senin (18/05/20216), menurut Yudha, peran Babinsa sangat vital dalam menjaga stabilitas keamanan, membantu masyarakat, hingga mendukung berbagai program pemerintah di tingkat desa. Namun, besaran tunjangan yang diterima dinilai belum sebanding dengan beban tugas dan luas wilayah kerja yang harus mereka jangkau.
“Babinsa itu tunjangan operasionalnya sekitar Rp900 ribu per bulan. Dan hal ini sangat minim dibanding tugas serta tanggung jawab mereka di lapangan,” ujar Yudha dalam keterangannya di Jakarta.
Ia mengatakan, Babinsa selama ini menjadi ujung tombak TNI di tengah masyarakat. Selain menjalankan fungsi pembinaan teritorial, Babinsa juga aktif membantu penanganan berbagai persoalan sosial, bencana alam, ketahanan pangan, hingga menjaga kondusivitas wilayah.
Politisi Golkar ini mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI, memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para Babinsa.
“Sehingga perlu perhatian khusus dari Menteri Pertahanan dan TNI untuk memperkuat peran Babinsa, termasuk melalui penambahan tunjangan yang lebih baik,” ungkapnya.
Menurutnya, banyak Babinsa yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk menjangkau wilayah binaannya. Bahkan di sejumlah daerah terpencil, mereka harus menghadapi keterbatasan infrastruktur dan medan yang berat dalam menjalankan tugas negara.
“Wilayah jangkau mereka cukup luas dan tugasnya juga berat. Mereka hadir langsung di tengah masyarakat setiap hari, sehingga sudah seharusnya mendapatkan dukungan yang memadai,” katanya.
Yudha menilai peningkatan tunjangan operasional tidak hanya berdampak pada kesejahteraan personel Babinsa, tetapi juga akan memperkuat efektivitas tugas pembinaan teritorial TNI di daerah.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah demi mendukung optimalisasi kinerja Babinsa sebagai garda terdepan TNI di tengah masyarakat.
