JAKARTA, Catatan Jurnalist — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memaparkan sejumlah capaian dan program prioritas pangan nasional saat memberikan kuliah umum di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam kegiatan yang diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas itu, Zulhas menegaskan pesan Presiden RI bahwa program swasembada pangan harus benar-benar berpihak kepada rakyat, khususnya petani dan masyarakat desa.
Peserta kuliah umum berasal dari berbagai unsur strategis, mulai dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai wilayah Indonesia.
“Program pangan nasional bukan hanya soal produksi, tetapi juga bagaimana kesejahteraan petani meningkat dan ekonomi desa tumbuh,” ujar Zulhas.
Dalam paparannya, Zulhas mengungkapkan produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025 hingga 2026. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, produksi jagung juga meningkat menjadi 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibanding 2024.
Peningkatan produksi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya ketergantungan impor pangan. Pemerintah bahkan mencatat tidak ada impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan sepanjang 2025 hingga 2026.
Selain produksi, pemerintah juga mengklaim kesejahteraan petani mengalami peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) naik dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan tetap bertahan di angka tersebut pada 2026.
Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) juga disebut berdampak positif terhadap pendapatan petani. Harga gabah naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan harga jagung meningkat dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kilogram.
Di bidang regulasi, Zulhas menyebut pemerintah telah menerbitkan 30 aturan baru di sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir. Regulasi tersebut terdiri dari 5 Peraturan Pemerintah, 10 Peraturan Presiden, 12 Instruksi Presiden, dan 3 Keputusan Presiden.
Salah satu kebijakan yang disorot ialah Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang pupuk yang memangkas 145 regulasi lintas kementerian dan lembaga menjadi hanya tiga aturan utama.
“Distribusi pupuk sekarang dipangkas lebih sederhana, langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia lalu ke petani,” katanya.
Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa.
Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi sudah beroperasi serta diresmikan Presiden RI. Pemerintah menargetkan 30 ribu koperasi selesai dibentuk pada 16 Agustus 2026.
Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis juga terus diperluas. Saat ini program tersebut disebut telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.
Menurut Zulhas, seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah Indonesia.
