PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pemerintah Kota Palembang bergerak cepat menghadapi persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini dikerahkan dalam satu tim terpadu guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Konsolidasi Tim Terpadu Percepatan Penanggulangan Banjir dan Kemacetan Lalu Lintas yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, di Ruang Rapat Musi Lantai 3, Jumat (29/5/2026).
Rapat turut menghadirkan narasumber melalui Zoom Meeting, yakni Dr. FX. Suryadi, Senior Lecturer IHE Delft Belanda. Hadir pula unsur Forkopimda, Polrestabes Palembang, para asisten daerah, kepala OPD, hingga dinas terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Palembang mematangkan pembagian tugas lintas instansi untuk mempercepat penanganan titik rawan banjir dan kemacetan di berbagai wilayah kota.
Aprizal Hasyim menegaskan, pembentukan tim terpadu ini merupakan instruksi langsung Wali Kota Palembang agar seluruh jajaran bergerak bersama memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Pak Wali Kota berpesan agar seluruh pihak bergerak bersama-sama dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh OPD harus siap siaga sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Aprizal.
Ia menjelaskan, setiap OPD telah dibagi wilayah kerja dan tanggung jawab khusus, mulai dari identifikasi penyebab genangan hingga langkah cepat penanganan di lapangan.
Dinas Perhubungan (Dishub), misalnya, akan fokus menangani kondisi darurat di lokasi terdampak, termasuk pengaturan lalu lintas, evakuasi warga, penyediaan lokasi pengungsian, hingga distribusi bantuan logistik. Dishub juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan teknis banjir, termasuk menyiapkan perahu karet di kawasan rawan genangan.
Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) diperkuat untuk proses evakuasi warga yang terjebak banjir, khususnya lansia, anak-anak, dan warga sakit. Damkar juga menyiapkan mobil pompa dan mesin portable guna membantu mengurangi genangan air di sejumlah titik.
Tidak hanya itu, petugas Damkar juga akan mengevakuasi hewan berbahaya seperti ular dan biawak yang kerap muncul ke permukiman saat banjir, sekaligus merespons laporan masyarakat melalui layanan Call Center 112.
Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi banjir. Informasi mengenai titik genangan, kondisi cuaca, hingga perkembangan penanganan akan disampaikan secara berkala melalui kanal media sosial resmi pemerintah.
Satpol PP turut dilibatkan dalam pengamanan fasilitas umum, pemantauan titik banjir, hingga membantu pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak demi memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) fokus melakukan pemetaan titik rawan banjir akibat sampah, penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, serta penempatan tong sampah dan bak penampungan di lokasi strategis.
Untuk penanganan sosial, Dinas Sosial mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang disiagakan selama 24 jam di wilayah rawan banjir. Mereka bertugas melaporkan potensi bahaya, membantu evakuasi warga, serta mendistribusikan bantuan darurat berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.
Melalui pembentukan tim terpadu ini, Pemerintah Kota Palembang berharap penanganan banjir dan kemacetan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan menyeluruh sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalisir.
