JAKARTA, Catatan Jurnalist — Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni kembali menjadi momentum refleksi bagi bangsa Indonesia. Di tengah berbagai seremoni dan pidato kebangsaan, muncul pertanyaan yang mengusik kesadaran publik: masihkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara?
Pemerhati Keislaman, Pendidikan, dan Kebangsaan, Zaenal Abidin Syuja’i, menilai Pancasila saat ini berada di “persimpangan jalan”. Di satu sisi, Pancasila terus dipuji sebagai fondasi yang mampu mempersatukan bangsa yang majemuk. Namun di sisi lain, realitas sosial dan politik menunjukkan adanya jurang antara nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Menurut Zaenal, sila pertama yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa semestinya melahirkan kehidupan publik yang berlandaskan moralitas dan integritas. Namun fakta di lapangan menunjukkan korupsi masih menjadi persoalan serius yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
“Agama sering kali tampil dalam simbol dan ritual, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam bentuk integritas dan tanggung jawab moral,” ujarnya.
Ia juga menyoroti implementasi sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ketimpangan sosial, akses pendidikan yang belum merata, layanan kesehatan yang belum optimal, hingga persoalan keadilan hukum dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini.
Tidak hanya itu, perkembangan ruang digital yang semestinya menjadi sarana memperkuat persaudaraan justru kerap diwarnai penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan polarisasi yang mengancam kohesi sosial.
Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, Zaenal melihat tantangan yang tidak kalah berat. Menguatnya politik identitas dan fanatisme kelompok dinilai berpotensi mengikis semangat persatuan yang selama ini menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia.
“Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa justru sering dijadikan alat untuk membangun sekat-sekat sosial dan politik,” katanya.
Sementara itu, demokrasi yang diamanatkan sila keempat dinilai semakin sering dimaknai sebagai arena perebutan kekuasaan semata. Musyawarah dan kebijaksanaan kerap kalah oleh kepentingan politik pragmatis yang hanya berorientasi pada kemenangan kelompok tertentu.
Akibatnya, masyarakat sering kali menjadi penonton dalam pertarungan elite yang berlangsung atas nama demokrasi.
Persoalan keadilan sosial yang menjadi ruh sila kelima juga belum sepenuhnya terwujud. Meski pertumbuhan ekonomi terus menjadi indikator keberhasilan pembangunan, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketika sebagian kelompok menikmati akumulasi kekayaan yang sangat besar, sementara kelompok lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, maka cita-cita keadilan sosial masih menjadi pekerjaan yang belum selesai.
Zaenal menegaskan bahwa ancaman terbesar terhadap Pancasila bukan berasal dari pihak yang menolak ideologi tersebut secara terbuka. Ancaman justru muncul ketika bangsa ini mengaku mengamalkan Pancasila, namun mengabaikan nilai-nilai substansial yang terkandung di dalamnya.
“Pancasila tidak sedang kekurangan penghafal. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah lebih banyak pelaksana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata,” tegasnya.
Ia menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, penegak hukum yang menjunjung keadilan tanpa pandang bulu, serta masyarakat yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Menurutnya, Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Jika korupsi masih merajalela, ketimpangan semakin melebar, persatuan terus diuji, dan keadilan masih terasa mahal, maka yang sedang menghadapi ujian bukan hanya pemerintah atau elite politik, melainkan integritas kebangsaan Indonesia secara keseluruhan.
“Pancasila telah memberikan arah yang jelas bagi perjalanan bangsa. Persoalannya bukan pada Pancasila, tetapi pada konsistensi kita dalam mengimplementasikannya,” pungkasnya.
Editor : Redaksi Catatan Jurnalist
