PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pernyataan bahwa stok beras Bulog Sumatera Selatan (Sumsel) mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 10 bulan ke depan dinilai perlu diluruskan. Komisi II DPRD Sumsel menyebut data dilapangan menunjukkan kondisi yang berbeda, terutama jika dibandingkan dengan jumlah stok beras SPHP yang tersedia dan kebutuhan konsumsi masyarakat setiap bulan.
Anggota Komisi II DPRD Sumsel, Aswan Mufti, mengatakan berdasarkan hasil rapat Komisi II bersama Bulog, OPD terkait dan Satgas Pangan, stok beras SPHP Bulog saat ini tercatat sekitar 97.000 ton.
“Ini harus kita luruskan kasian bapak gubernur diberi info yang keliru tentang masalah stok beras ini,” kata Aswan,” Jumat (04/09/2026).
Sementara kebutuhan beras masyarakat Sumsel diperkirakan mencapai sekitar 75.000 ton per bulan. Artinya, jika kebutuhan tersebut menjadi acuan, stok 97.000 ton hanya mencukupi untuk sekitar satu bulan lebih, bukan untuk kebutuhan hingga 10 bulan.
“Stok Bulog beras SPHP saat ini ada 97.000 ton di gudang, sedangkan kebutuhan beras masyarakat Sumsel sekitar 75.000 ton per bulan. Kalau kebutuhan 10 bulan, sekitar 750.000 ton. Jadi stok yang ada saat ini tidak cukup untuk 10 bulan kebutuhan rakyat Sumsel,” ujar Aswan.
Kondisi tersebut, kata Aswan, semakin terlihat dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan pihaknya ke Pasar Kenten Laut, Banyuasin. Dalam sidak tersebut, beras premium kemasan 5 kilogram masih sulit ditemukan di pasaran.
Beras premium 5 kilogram dijual sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000 per karung. Untuk kemasan 10 kilogram, harga berada di kisaran Rp170.000 hingga Rp175.000 per karung, sedangkan beras premium kemasan 20 kilogram mencapai sekitar Rp310.000 per karung.
Tidak hanya beras premium, beras SPHP Bulog juga disebut sulit diperoleh oleh pedagang.
Menurut Aswan, kondisi tersebut menunjukkan persoalan beras di Sumsel belum bisa hanya dilihat dari angka stok di gudang. Ketersediaan barang di pasar, distribusi dan harga yang harus dibayar masyarakat juga menjadi indikator penting.
“Faktanya, beras premium 5 kilogram masih langka dan mahal. Padahal beras premium ini banyak dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Yang menjadi pertanyaan, lanjut Aswan, adalah kondisi tersebut terjadi ketika produksi gabah Sumsel justru berada pada angka yang cukup besar.
Ia menyebut produksi gabah Sumsel hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 2,8 juta ton. Dengan produksi sebesar itu, Sumsel semestinya memiliki pasokan gabah yang kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan berpotensi mengalami surplus setelah dikonversi menjadi beras.
Bahkan pada Agustus 2026 saja, produksi gabah Sumsel disebut mencapai sekitar 420.000 ton. Namun di sisi lain, para pengusaha penggilingan padi justru mengeluhkan sulitnya mendapatkan gabah dan tingginya harga bahan baku.
“Ini yang menjadi pertanyaan. Produksi gabah Sumsel sudah mencapai 2,8 juta ton, bahkan bulan Agustus sekitar 420.000 ton. Tetapi pengusaha penggilingan mengatakan gabah langka dan mahal. Pertanyaannya, ke mana gabah kita?” tegas Aswan.
Menurutnya, pemerintah perlu menelusuri secara serius alur distribusi gabah mulai dari tingkat petani, penggilingan hingga pasar. Jangan sampai produksi daerah yang besar justru tidak berbanding lurus dengan ketersediaan beras yang mudah diperoleh masyarakat.
Aswan menilai pemerintah juga perlu memastikan berapa besar produksi gabah yang benar-benar diserap untuk kebutuhan Sumsel dan berapa yang keluar daerah. Hal tersebut penting untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan antara tingginya produksi dengan kondisi pasokan di pasar.
“Jangan sampai kita bicara surplus produksi, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan beras tertentu dan harganya tinggi. Ini harus dilihat dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Baca juga:
Ia meminta persoalan stok dan distribusi beras tidak disampaikan hanya berdasarkan angka persediaan di gudang Bulog. Pemerintah harus melihat kondisi riil di pasar agar kebijakan pangan tidak melahirkan rasa aman yang semu.
“Kita perlu luruskan persoalan ini agar Gubernur mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi stok dan kebutuhan beras Sumsel. Jangan sampai informasi yang diterima tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan,” pungkas Aswan.
Sidak Komisi II DPRD Sumsel di Pasar Kenten Laut, Langsung di Pimpin Ketua Komisi II, Rita Suryani, Sekretaris Fenus Antonius, Ade Kurniawa, Aswan Mufti dan Septi.
