JAKARTA, Catatan Jurnalist — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai kapasitas layanan donor dan distribusi darah Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta masih belum sebanding dengan tingginya kebutuhan masyarakat ibu kota. Besarnya jumlah penduduk serta padatnya fasilitas layanan kesehatan menuntut sistem pelayanan darah yang lebih modern, terintegrasi, dan responsif.
Hal tersebut disampaikan Rano Karno saat membuka Musyawarah Kerja Provinsi PMI DKI Jakarta Tahun 2026 yang digelar di Gedung Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2026).
“Tidak ada institusi lain yang bisa menggantikan peran PMI dalam urusan darah. Namun kita juga harus jujur, kebutuhan darah di Jakarta sangat besar, sementara kemampuan pengumpulan darah harian masih terbatas,” ujar Rano.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak terlepas dari tata kelola organisasi dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Rano mendorong PMI DKI Jakarta segera menyusun peta jalan digitalisasi yang konkret agar seluruh layanan kemanusiaan, mulai dari donor darah hingga penanggulangan bencana, dapat terhubung dalam satu sistem terpadu.
“Jika data tidak terintegrasi, pengambilan keputusan akan lambat. Padahal layanan kemanusiaan menuntut kecepatan dan ketepatan,” tegasnya.
Rano menekankan bahwa transformasi digital PMI tidak boleh berhenti sebatas penggunaan aplikasi, tetapi harus menyentuh seluruh aspek organisasi, termasuk manajemen internal, pembinaan relawan, hingga transparansi layanan kepada publik.
Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi PMI, mengingat lembaga tersebut mengelola dukungan dan pendanaan dari berbagai pihak.
“Setiap rupiah yang dikelola PMI harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. PMI bukan organisasi untuk mencari keuntungan, melainkan untuk pengabdian kemanusiaan,” katanya.
Lebih lanjut, Rano meminta agar program kerja PMI DKI Jakarta disusun secara realistis dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai kolaborasi antara PMI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia usaha, dan komunitas warga harus terus diperkuat agar layanan kemanusiaan berjalan lebih efektif dan tidak terfragmentasi.
Musyawarah Kerja Provinsi PMI DKI Jakarta 2026 sendiri mengusung tema percepatan digitalisasi dan integrasi layanan. Forum ini diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas layanan PMI di tengah kompleksitas persoalan perkotaan Jakarta.
Di akhir sambutannya, Rano Karno turut memberikan apresiasi kepada para relawan PMI yang dinilainya konsisten hadir di garis depan dalam berbagai situasi darurat.
“Relawan adalah wajah kemanusiaan PMI. Mereka bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya sangat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
