PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Sebanyak 308 penyedia dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Selatan terancam dihentikan sementara operasionalnya karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai instruksi Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. Sony Sonjaya, menegaskan seluruh mitra SPPG wajib segera mengurus sertifikat tersebut melalui Dinas Kesehatan.
“Kepada seluruh mitra (SPPG), dalam 30 hari setelah dinyatakan operasional harus sudah mendaftar proses mendapatkan SLHS ke Dinas Kesehatan. Apabila dalam 30 hari belum juga mendaftar, maka kami akan memberikan suspensi—penghentian sementara—sampai mitra mendapatkan SLHS,” ujar Sony saat konferensi pers rapat konsolidasi MBG bersama Pemprov Sumsel dan para mitra di Palembang, 28 Februari 2026.
Berdasarkan data BGN, terdapat total 708 SPPG di Sumsel dengan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 1.909.425 orang. Namun, baru sekitar 400 SPPG yang telah mengantongi SLHS, sementara 308 lainnya masih beroperasi tanpa sertifikat laik.
Dari sisi anggaran, program MBG di Sumsel membutuhkan dana sekitar Rp28,568 miliar per hari. Rinciannya meliputi honor 33.276 relawan sebesar Rp3,327 miliar, biaya operasional lain Rp3,044 miliar, pembelian bahan pokok Rp17,948 miliar, serta insentif harian Rp4,428 miliar.
Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, Kota Palembang menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran terbesar, mencapai Rp7,502 miliar per hari. Hal ini seiring jumlah penerima manfaat terbanyak, yakni 498.103 orang. Di Palembang sendiri terdapat 188 SPPG yang beroperasi dengan dukungan 8.836 relawan.
BGN juga mencatat pembangunan satu dapur SPPG membutuhkan investasi cukup besar, yakni rata-rata Rp800 juta hingga Rp2 miliar per unit.
Sony menegaskan, dengan besarnya anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, BGN berkomitmen melakukan pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan.
“Langkah ini menjadi sarana kontrol publik agar tidak terjadi kecurangan harga maupun kualitas bahan pangan. Jika ditemukan kelalaian atau dugaan pelanggaran SOP, operasional SPPG dapat disuspensi sementara hingga perbaikan dilakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsolidasi yang dilakukan BGN ke berbagai daerah bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman, serta memastikan langkah strategis program MBG berjalan efektif.
Menurut Sony, hasil pemantauan menunjukkan Sumsel memiliki kinerja cukup positif karena mampu mempercepat distribusi sekaligus mendorong perekonomian lokal melalui program MBG. Ia juga mengklaim jumlah kejadian menonjol yang diduga keracunan terkait konsumsi MBG di Sumsel telah menurun.(red)
