SORONG, Catatan Jurnalist — Puluhan mahasiswa kota Sorong yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong Papua Barat Daya melakukan Aksi di depan kantor Walikota Sorong, terkait mangkraknya kantor Dinas Pendidikan provinsi Papua Barat Daya, Kamis (03/07/2025).
Mereka membawa pamflet yang tertulis” pembangunan terhambat 7,6 Miliyar telah hilang kantor dinas pendidikan jadi rumah hantu, Pemerintah tidur nyenyak diatas uang masyarakat.
Pantauan wartawan CatatanJurnalist.com koordinator aksi Aldi menyampaikan dana dianggarkan untuk membangun kantor dinas pendidikan malah menjadi mangraknya. Kami menduga ada indikasi Korupsi oleh pihak berwenang terutama kepala dinas pendidikan provinsi Papua Barat Daya.
Mereka menduga terjadi indikasi dugaan korupsi di dinas tersebut diantaranya pembangunan Kantor dinas pendidikan Papua Barat Daya yang menelan uang negara Rp 7,6 M pembangunan Puskesmas salah satu distrik di kota Sorong 4,5 M dinas lingkungan dan pariwisata juga menjadi sorotan publik ada dugaan korupsi.
Lebih lanjut, Aldi menyampaikan janji politik pendidikan gratis di kota Sorong disaat kampanye politik Oleh Wakli kota Sorong Sejak 2024 lalu. Mereka meminta Segera tindakan nyata oleh wakil kota Sorong serta Gubernur Papua Barat Daya,”ujar Aldi sela-sela orasi.
pendidikan masalah krusial dan harus teratasi Oleh dinas pendidikan malah diabaikan. Mereka perhatian ketidakseriusan pemerintah terhadap generasi menjadi bersoalan nyata,”katanya.
” Provinsi Papua Barat Daya Baru, tetapi sistem pemerintahan pencuri uang rakyat bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Korupsi merajalela diatas negeri ini maka tidak akan pernah terjadi kesejahteraan masyarakat terpenuhi.
Sementara itu Zainudin Madamar, menyampaikan dalam orasinya pemerintah di kota Sorong hari ini. Menjadi contoh yang paling buruk untuk generasi masa depan. Ia nilai Dinas-dinas di kota Sorong bukan menjadi representasikan untuk kemanusiaan malah menjadi salah satu dugaan korupsi terbesar sepanjang sejarah di Papua Barat Daya,” ucapan Zainudin.
” Berkaitan dengan masalah dinas pendidikan atas dugaan korupsi 7,6 M anggaran pembangunan kontruksi rumah dinas di kampung Salak kota Sorong. Kantor dinas pendidikan awalnya berlokasi makam pahlawan HBM, lalu pindahkan tanpa persetujuan DPR.
Katanya, Ini menjadi indikasi yang nyata bahwa ada kongkalingkong, Dibalik Dinas pendidikan kota Sorong. “Jangan kwatir kalau misalnya ada generasi yang menjadi begal, isap lem Aibon, karena perilaku Dinas pendidikan tidak mencerminkan nilai-nilai cerdas bangsa.
Mereka juga meminta para walikota Sorong mengambil langkah Tegas mengatasi masalah ini. kami mencurigai keterlibatan wali kota dibalik dugaan Tindak korupsi ada bukti jelas,” ucapan.
” Kami bicara sesuai data dan bukti jika aksi tidak berhenti disini tetapi dengan komitmen ke kantor kejaksaan negeri Sorong untuk menyelidiki dugaan Tindak pidana korupsi.
J Gembenop, menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sorong apresiasi para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dan bermartabat. Ia berkomitmen untuk melanjutkan aspirasinya ke walikota Sorong.
J Gembenop mengungkap wakil kota tidak bisa hadir ada aktivitas lain maka beliau dipercaya saya untuk menerima aspirasi mahasiswa.Ia menegaskan bahwa korupsi itu tindakan individu seseorang tetap untuk terkait dengan dinas pendidikan dan pembangunan masih dalam upaya,” pungkusnya.
Himpunan mahasiswa Islam cabang Sorong dengan pernyataan sikap penting :
- Mendesak Walikota Sorong untuk evaluasi dinas pendidikan kota Sorong.
- Mendesak Walikota Sorong mengevaluasi dinas kesehatan kota Sorong.
- Walikota Sorong secepatnya evaluasi dinas lingkungan hidup kota Sorong.
- Mendesak walikota Sorong segera evaluasi dinas pariwisata kota Sorong.
- Mendesak Walikota Sorong segera mengadakan konferensi pers terkait kejelasan bocornya PAD kota Sorong tahun 2024.
- Mendesak Walikota Sorong secepatnya evaluasi seluruh jajaran OPD kota Sorong.
Aksi demonstrasi berjalan lancar dikawal oleh satpol PP di depan kantor walikota Sorong dan sejumlah keamanan lainnya.
Laporan : Eskop Wisabla
