PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Aksi unjuk rasa yang digelar Dewan Kesenian Kota Palembang direspons tegas oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Palembang, Mgs Syaiful Padli. Ia secara terbuka menyatakan dukungan terhadap tuntutan para pekerja seni sekaligus menyentil Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang dinilai abai terhadap nasib dan keberlangsungan dunia kesenian.
Syaiful Padli yang turut hadir di tengah aksi menegaskan, masalah utama yang dihadapi seniman Palembang bukan sekadar minimnya anggaran, melainkan ketiadaan payung hukum yang jelas. Ia menilai, tanpa Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kesenian, mustahil Pemkot dapat secara legal dan berkelanjutan mengalokasikan anggaran bagi kegiatan seni dan budaya.
“Kalau Perda Pemajuan Kesenian saja tidak didukung, lalu bagaimana mungkin kita bicara soal penganggaran? Semua harus berbasis aturan. Tanpa payung hukum, kesenian akan terus dianaktirikan,” tegas Syaiful Padli.
Politisi ini menilai, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen Pemkot Palembang dalam memajukan sektor kesenian, padahal seni dan budaya merupakan identitas sekaligus aset strategis daerah.
Lebih jauh, Syaiful Padli memastikan DPRD Palembang tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan pihaknya siap mengawal penuh pengajuan hingga pengesahan Perda Pemajuan Kesenian, agar para seniman tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Kami akan kawal Perda Kemajuan Kesenian supaya segera diajukan dan disahkan. Ini bentuk keberpihakan DPRD terhadap pekerja seni,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti rencana pembatalan Perda Kebudayaan yang hingga kini dinilai tidak jelas dasar dan prosedurnya. Menurutnya, pembatalan perda tidak bisa dilakukan sepihak tanpa mekanisme formal.
“Pembatalan Perda Kebudayaan harus disertai surat resmi dari Dinas Kebudayaan Palembang. Kalau memang sudah dihapuskan, DPRD tinggal menggelar rapat paripurna untuk membatalkannya secara sah,” tegasnya.
Baca Juga :
Pernyataan keras Wakil Ketua Komisi IV DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD siap berhadap-hadapan dengan Pemkot demi memastikan hak dan masa depan seniman Palembang tidak terus terpinggirkan. Aksi Dewan Kesenian Palembang pun dinilai sebagai peringatan serius bahwa dunia seni menuntut keberpihakan nyata, bukan sekadar janji.
Laporan : Dapites
