PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yudha Novanza Utama melakukan kunjungan kerja ke Koramil 418-01 Makrayu, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Kamis (5/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi para prajurit TNI di daerah. Yudha menyampaikan bahwa TNI merupakan salah satu mitra kerja Komisi I DPR RI, sehingga penting bagi pihaknya untuk turun langsung bertemu dan mendengar kondisi para prajurit di lapangan.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan oleh prajurit TNI di daerah akan menjadi bahan laporan yang nantinya dibawa ke tingkat pimpinan pusat.
“Kami hadir untuk menampung berbagai aspirasi prajurit. Silakan disampaikan apa saja yang menjadi harapan dan persoalan di lapangan, terutama terkait kesejahteraan prajurit TNI sebagai garda terdepan negara,” ujar Yudha.
Ia menjelaskan, sejumlah aspirasi yang muncul di antaranya berkaitan dengan kenaikan gaji, insentif, hingga tunjangan bagi para Babinsa. Semua masukan tersebut akan dirangkum dan dijadikan rekomendasi untuk disampaikan kepada kementerian terkait.
“Semua aspirasi yang kami terima akan kami laporkan dan rekomendasikan langsung kepada kementerian terkait, agar menjadi perhatian dalam peningkatan kesejahteraan prajurit,” tambahnya.
Yudha juga menyinggung terkait peningkatan anggaran pertahanan nasional. Ia menyebutkan bahwa anggaran pertahanan pada 2025 tercatat sekitar Rp147 triliun dan meningkat menjadi sekitar Rp187 triliun pada 2026, yang diperuntukkan bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mabes TNI, serta TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, termasuk untuk mendukung kesejahteraan prajurit.
Sementara itu, Danramil 418-01 Makrayu, Kapten Infanteri Edi Gunawan menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran anggota DPR RI dapat menjadi jembatan penyampai aspirasi prajurit TNI di daerah kepada pimpinan di tingkat pusat.
“Kami berharap kunjungan ini dapat membantu menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan prajurit di lapangan, sehingga dapat menjadi perhatian dalam kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, termasuk terkait rencana pembangunan fasilitas Koperasi Merah Putih yang masih terkendala masalah lahan.(Red)
