INDRAGIRI HILIR, Catatan Jurnalist — Belantara Foundation terus memperkuat program perhutanan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Organisasi nirlaba tersebut menyalurkan bantuan alat dan modal usaha kepada lima Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang berada di desa-desa kawasan mangrove sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Penyerahan bantuan dilakukan pada 6-7 Juli 2026 di lima desa, yakni Desa Sungai Bela, Concong Dalam, Concong Tengah, Kampung Baru, dan Panglima Raja. Bantuan disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing desa berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan Belantara Foundation.
Di Desa Sungai Bela, bantuan diberikan kepada KUPS Pakan Makmur untuk mengembangkan usaha kerupuk udang. Sementara KUPS Bina Keluarga di Desa Panglima Raja memperoleh dukungan bagi usaha kerupuk amplang.
Selain itu, KUPS Kepiting Alam Berkah di Desa Concong Dalam dan KUPS Kepiting Lestari di Desa Concong Tengah menerima bantuan pengembangan budidaya kepiting. Sedangkan KUPS Nipah Pesisir di Desa Kampung Baru mendapat bantuan untuk mengembangkan usaha pucuk dan lidi nipah.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen Belantara dalam mendukung target Perhutanan Sosial pemerintah melalui penguatan tata kelola hutan berbasis masyarakat.
Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong pengelolaan hutan desa secara berkelanjutan, mengurangi laju deforestasi, memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi, serta menjaga keanekaragaman hayati.
“Program ini juga mendukung target FOLU Net Sink 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan,” ujar Dolly.
Sejak 2023, Belantara Foundation telah mendampingi pengembangan enam hutan desa di Kabupaten Indragiri Hilir dengan total luas mencapai 10.087 hektare. Pendampingan tersebut meliputi fasilitasi penerbitan Surat Keputusan (SK) Hutan Desa, pembentukan lembaga pengelola hutan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga pembentukan enam KUPS sebagai penggerak ekonomi berbasis hutan.
Belantara juga telah mengumpulkan data dasar biodiversitas, sosial, dan ekonomi sebagai dasar pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.
Dolly menegaskan keberhasilan pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, media, dan masyarakat agar program perhutanan sosial mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.
Program tersebut mendapat apresiasi dari Penyuluh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Mandah, Syamsi Mahdi, yang menilai kolaborasi Belantara bersama pemerintah dan masyarakat menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan pelestarian hutan dengan pembangunan desa berkelanjutan.
Hal senada disampaikan para kepala desa dan pengurus KUPS penerima bantuan. Mereka berharap pendampingan Belantara tidak hanya meningkatkan kapasitas kelompok usaha, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem mangrove.
Belantara Foundation merupakan organisasi nirlaba independen yang berdiri sejak 2014 dan bergerak di bidang konservasi lingkungan, restorasi hutan, konservasi satwa liar, serta pengembangan masyarakat berkelanjutan di Sumatra dan Kalimantan. Sejak November 2024, Belantara juga telah menjadi anggota International Union for Conservation of Nature (IUCN).
