JAKARTA, Catatan Jurnalist — BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui peluncuran program Layanan Ujung Negeri (LANURI) yang mengoptimalkan layanan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta BPJS Keliling.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa inovasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh pelayanan JKN secara optimal.
VIOLA merupakan layanan administrasi berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time untuk mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan. Pelaksanaannya didukung oleh berbagai pemangku kepentingan melalui fasilitas di puskesmas, kantor desa, kecamatan, sekolah, maupun lokasi pelayanan lainnya.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali. Sebagian besar layanan dilakukan di puskesmas dengan jenis layanan yang paling banyak digunakan berupa informasi serta perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mayoritas pengguna berasal dari segmen peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Menurut Pujo, tidak semua wilayah mampu mengadopsi layanan digital karena masih menghadapi keterbatasan jaringan komunikasi, kondisi geografis yang sulit, hingga rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola melalui BPJS Keliling.
“Hari ini LANURI dilaksanakan secara serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Sebanyak 179 titik memberikan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA. Program ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan akses layanan JKN,” ujar Pujo saat peluncuran LANURI dan penutupan Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, Senin (13/7).
Selain memperluas akses layanan, BPJS Kesehatan juga mencatat capaian 91,53 persen dalam pelaksanaan Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi. Program tersebut terdiri atas empat program Customer Centric dan empat program Collaborative yang dirancang berdasarkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi.
Beberapa program unggulan yang telah berjalan di antaranya JKN 3T, yang melibatkan kapal bantu rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke daerah terpencil, P-Care MBG untuk mendukung pemantauan kesehatan peserta, serta program Eliminasi Inefisiensi yang mengedepankan efisiensi pembiayaan JKN melalui sistem intelligence claim dan pencegahan potensi kecurangan (fraud). Sementara sejumlah program lainnya masih terus disempurnakan bersama berbagai pemangku kepentingan.
Upaya BPJS Kesehatan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menilai layanan VIOLA dan BPJS Keliling menjadi terobosan penting dalam mendekatkan pelayanan administrasi JKN kepada masyarakat yang selama ini menghadapi kendala transportasi maupun keterbatasan infrastruktur digital.
Menurutnya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang telah tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan LANURI, khususnya dalam penyediaan akses internet dan fasilitas pelayanan.
Dukungan serupa juga datang dari Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda. Ia menyatakan bahwa pemerataan layanan kesehatan di wilayah 3T masih menjadi tantangan besar sehingga sinergi berbagai pihak sangat diperlukan.
TNI, kata Hadi, siap mendukung LANURI melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI, mobilisasi tenaga kesehatan, pengoperasian kapal rumah sakit untuk wilayah kepulauan, hingga pengerahan sekitar 76 ribu personel Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia guna membantu menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
