PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pemerintah Kota Palembang mulai menjalani Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Tahap awal evaluasi ditandai dengan audiensi Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Supriyadi, SE., Ak., MM., CA., QIA., CRMP bersama tim dengan Wali Kota Palembang Ratu Dewa di salah satu ruangan rumah dinas Wali Kota Palembang, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal antara auditor dan Pemerintah Kota Palembang sebagai auditee sebelum proses audit atau evaluasi secara resmi dilaksanakan. Audiensi turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Supriyadi menjelaskan, Evran 2026 difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan ketahanan pangan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD, sekaligus memastikan program pemerintah daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Selain itu, hasil evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah diharapkan benar-benar menghasilkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik kedatangan tim BPKP Sumsel dan menegaskan Pemkot Palembang terbuka terhadap proses evaluasi maupun berbagai masukan yang diberikan.
Ratu Dewa meminta seluruh jajaran OPD melakukan evaluasi terhadap perencanaan, kegiatan, program hingga subprogram yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan maupun APBD induk.
Ia juga menekankan agar aspek perencanaan dan penganggaran menjadi perhatian serius, khususnya pada sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Perencanaan penganggaran, masalah kemiskinan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar segera menindaklanjuti pertemuan ini. Program yang direncanakan harus tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas,” tegas Ratu Dewa.
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan harus dirancang tidak sekadar menyerap anggaran, tetapi mampu membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Ia mencontohkan pembangunan IPA, sanitasi dan jalan lingkungan yang harus diarahkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ratu Dewa juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung proses evaluasi BPKP secara maksimal, termasuk menyiapkan data dan informasi yang diperlukan selama proses evaluasi berlangsung.
Ia berharap proses Evran 2026 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemkot Palembang.
“Melalui diskusi dan pendalaman selama proses evaluasi, berbagai program yang direncanakan ke depan dapat semakin terarah dan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
