PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Sorotan publik mengarah ke Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Birokrasi Sumatera Selatan (KAM-PPBSSS) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Palembang. Dalam aksinya, mereka mendesak Wali Kota Palembang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dinilai belum optimal.
Koordinator lapangan aksi, Zelvan, menegaskan bahwa kualitas pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Ia menyebut, disparitas kualitas antar sekolah masih lebar, ditambah keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya ketersediaan buku pelajaran, serta distribusi guru yang belum sesuai kebutuhan.
“Masih banyak sekolah yang belum mendapatkan fasilitas dan tenaga pendidik secara merata. Ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan anak-anak di Palembang,” tegas Zelvan, Kamis (29/01/2026).
Kepala Dinas Dinilai Tak Sesuai Kompetensi
Tak hanya menyoroti kondisi pendidikan, massa aksi juga mempertanyakan kapasitas dan kompetensi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Menurut Zelvan, jabatan strategis tersebut seharusnya diisi oleh figur yang memiliki latar belakang keilmuan dan kompetensi yang relevan.
Ia menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi harus mengacu pada prinsip merit sistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
“Kami menilai Kepala Dinas Pendidikan saat ini tidak mencerminkan prinsip merit. Ini berbahaya bagi masa depan pendidikan di Palembang,” ujarnya.
Disiplin Jam Kerja Jadi Sorotan
Dalam orasinya, Zelvan juga menyinggung persoalan kedisiplinan pimpinan dinas, khususnya terkait kepatuhan terhadap jam kerja. Ia menilai ketidakhadiran pimpinan di jam kerja berpotensi menghambat koordinasi internal, pengambilan kebijakan, hingga pengawasan pelaksanaan program pendidikan.
“Bagaimana program bisa berjalan maksimal jika pimpinan dinas tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya?” kata Zelvan.
Lima Tuntutan Dilayangkan
Dalam aksi tersebut, koalisi menyampaikan lima tuntutan, di antaranya:
Mendesak Wali Kota Palembang mengevaluasi dan merombak Kepala Dinas Pendidikan.
Menuntut transparansi proyek-proyek di lingkungan Dinas Pendidikan.
Mempertanyakan program unggulan wali kota yang dikelola Dinas Pendidikan.
Memastikan penggunaan anggaran berjalan akuntabel.
Menjamin kinerja Dinas Pendidikan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palembang.
Pemkot Janji Tindak Lanjuti Aspirasi
Aksi mahasiswa tersebut diterima oleh Edison, S.Sos, Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum, dan HAM. Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada Wali Kota Palembang untuk ditindaklanjuti.
“Apa yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa ini akan kami rekomendasikan kepada Pak Wali Kota. Kami di sini sebagai staf, bukan pengambil keputusan,” ujar Edison.
Terkait temuan mahasiswa di lapangan, Edison menegaskan Inspektorat Kota Palembang akan melakukan verifikasi. Menurutnya, inspektorat merupakan perpanjangan tangan wali kota dalam memastikan pengawasan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Laporan : Dapites
