PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Anjloknya harga kelapa di tingkat petani mendapat sorotan dari Lembaga Perlindungan & Pemberdayaan Perkebunan (LP3). Kondisi tersebut dinilai telah memberikan dampak serius terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyuasin.
Direktur Eksekutif LP3, Muhammad Asri Lambo, mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan jatuhnya harga kelapa yang kini semakin merugikan petani.
Menurutnya, harga kelapa yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per butir kini anjlok hingga sekitar Rp2.000 per butir. Penurunan harga tersebut dinilai sangat memukul petani, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kami mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi anjloknya harga kelapa yang telah berdampak serius terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa di berbagai wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyuasin,” ujar Muhammad Asri Lambo,” Rabu (22/07/2026).
Ia menilai pemerintah perlu segera turun tangan agar persoalan harga kelapa tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.
LP3 pun menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pertama, segera memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari solusi atas anjloknya harga kelapa di tingkat petani.
Kedua, pemerintah diminta membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap tata niaga kelapa guna mencegah terjadinya praktik perdagangan yang dapat merugikan petani.
Ketiga, pemerintah didorong mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa di Sumatera Selatan. Dengan adanya industri pengolahan, hasil perkebunan kelapa diharapkan memiliki nilai tambah dan tidak hanya bergantung pada penjualan dalam bentuk bahan mentah.
Keempat, pemerintah diminta memfasilitasi akses pemasaran dan membuka peluang ekspor yang lebih luas agar petani dapat memperoleh harga jual yang lebih layak.
Kelima, Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong kebijakan perlindungan harga komoditas kelapa demi menjaga keberlangsungan usaha petani.
“Harga kelapa yang terus merosot bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan solusi nyata, bukan sekadar menunggu kondisi membaik dengan sendirinya,” tegasnya.
LP3 berharap pemerintah segera merespons keluhan petani dan mengambil langkah strategis untuk mengatasi anjloknya harga kelapa. Pasalnya, jika kondisi tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan semakin banyak petani mengalami kesulitan mempertahankan usaha perkebunan yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
