PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan komitmennya menjaga stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah dengan memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penegasan itu disampaikan saat apel gabungan dan halal bihalal Pemerintah Provinsi Sumsel usai libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah, Senin (30/3/2026) pagi di Palembang.
Di hadapan jajaran ASN, Herman Deru menepis kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada tenaga honorer maupun PPPK. Ia menegaskan, langkah efisiensi tidak akan dilakukan dengan mengorbankan pegawai.
“PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan sebagai bagian dari ASN. Kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai karena itu justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi harus dimaknai sebagai bentuk kontribusi aparatur negara terhadap keuangan negara, namun tetap harus dijalankan secara bijak agar tidak memicu dampak sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran.
Ia juga menyinggung adanya kebijakan di sejumlah daerah lain yang merumahkan PPPK dengan alasan efisiensi. Namun, hal tersebut dipastikan tidak akan diterapkan di Sumatera Selatan.
“Selama masih ada sektor lain yang bisa diefisienkan, tidak perlu mengambil langkah PHK. Itu justru akan berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga memastikan bahwa Pemprov Sumsel tidak melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja (tukin). Dengan kondisi tersebut, ia meminta seluruh ASN tetap menunjukkan kinerja optimal.
“Sumsel termasuk daerah yang tidak memotong TPP dan tukin. Jadi, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja maksimal,” katanya.
Dalam suasana halal bihalal, Herman Deru turut mengajak seluruh ASN menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik awal memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, serta responsivitas dalam memberikan pelayanan publik.
baca juga : https://www.catatanjurnalist.com/wali-kota-palembang-ratu-dewa-resmikan-2-037-pppk-paruh-waktu-angkatan-2025/
Menurutnya, efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, melainkan memastikan pembangunan tetap berjalan berkelanjutan, khususnya pada sektor prioritas seperti infrastruktur.
“Efisiensi harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Mengakhiri arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa ASN harus menjadi teladan di tengah masyarakat serta konsisten mendukung program pemerintah pusat dan daerah.
Usai apel, Gubernur bersama Sekretaris Daerah dan jajaran kepala OPD melanjutkan kegiatan halal bihalal bersama seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel dalam suasana penuh kebersamaan.
