PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang kembali menggelar kajian rutin “Reboan” pada Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini mengangkat tema penting terkait peran perguruan tinggi dan dunia usaha dalam menjawab krisis lingkungan serta deforestasi.
Dalam pemaparannya, Dr. Qurnia Indah Permata Sari menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pihak netral yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah konflik serta memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berkelanjutan.
“Persoalan deforestasi tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah berperan dalam regulasi, dunia usaha menjalankan aktivitas ekonomi, dan masyarakat menjadi pihak yang terdampak langsung. Di sinilah perguruan tinggi hadir melalui riset dan edukasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, akademisi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi berbasis data sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
Sementara itu, H. Iwan Setiawan menyoroti pentingnya kajian ilmiah dalam memahami berbagai bencana lingkungan yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menurutnya, banyak informasi yang berkembang di masyarakat masih bersifat asumsi dan belum didukung data yang valid.
“Akademisi perlu turun langsung melakukan penelitian objektif untuk mengidentifikasi penyebab utama, mulai dari aktivitas industri, izin pertambangan, hingga kemungkinan pembalakan liar,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya mengkaji faktor lingkungan seperti kondisi tanah dan intensitas curah hujan. Menurutnya, bencana seperti longsor merupakan hasil interaksi berbagai faktor, bukan disebabkan oleh satu variabel saja.
“Tujuan utama kajian ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk menemukan solusi agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, Dr. H.M. Torik, menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan dunia usaha dalam merespons ancaman krisis lingkungan, termasuk potensi kemarau panjang di Sumatera Selatan pada 2026.
Ia mengungkapkan, berdasarkan prediksi BMKG, tahun 2026 berpotensi mengalami musim kemarau terpanjang dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi bagi wilayah Sumatera Selatan yang didominasi lahan gambut.
“Jika kemarau panjang terjadi, potensi kebakaran hutan dan lahan akan meningkat signifikan. Ini harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Torik berharap kajian yang dilakukan tidak hanya berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para narasumber serta mendorong kolaborasi lintas sektor terus diperkuat guna menghasilkan solusi konkret dalam menghadapi krisis lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Duski Ibrahim menyoroti kearifan lokal masyarakat marga di masa lalu yang mampu menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ustaz Kemas H. Andi Syarifuddin mengulas naskah Melayu yang menggambarkan bagaimana Kesultanan Palembang pada masa lampau telah menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam kehidupan masyarakat.
Laporan : Dapites
