JAKARTA, Catatan Jurnalist — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Kalimantan mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman.
Alex mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa (extraordinary) untuk mengendalikan karhutla sebelum situasi berkembang menjadi bencana lingkungan yang lebih besar.
Ia mengingatkan Indonesia pernah menghadapi situasi serupa saat fenomena El Nino pada 1997–1998. Saat itu, kebakaran melanda jutaan hektare lahan di Kalimantan dan menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara.
“Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” kata Alex diterima redaksi Catatanjurnalist.com, Sabtu (22/08/2026) malam.
Menurut Alex, dampak karhutla saat ini sudah merembet ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh cuaca kering akibat fenomena El Nino.
Alex menyebut berdasarkan data BNPB pada Rabu (19/8/2026), tercatat 1.487 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan.
Sebaran hotspot tersebut terdapat di sejumlah provinsi. Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi tertinggi, disusul Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
“Penyebaran titik karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” tegas Alex.
Sejumlah pemerintah daerah bahkan memperpanjang status tanggap darurat akibat kondisi karhutla. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang memperpanjang status tanggap darurat hingga 4 September 2026.
Di wilayah tersebut, karhutla dilaporkan telah membakar sekitar 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian, dengan 461 titik panas.
Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi wilayah yang terdampak cukup parah.
Di Arut Selatan tercatat 98 kejadian dengan luasan lahan terbakar sekitar 180,475 hektare dan 226 titik panas. Sementara di Kecamatan Kumai terdapat 63 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 584,41 hektare.
Alex menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan karhutla selama ini. Menurutnya, langkah pencegahan harus diperkuat sebelum memasuki periode yang secara historis rawan terjadi peningkatan kebakaran.
Ia merujuk data MapBiomas Fire yang menunjukkan bahwa pada periode kebakaran besar 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen kejadian karhutla terjadi pada September hingga November, dengan puncaknya pada Oktober.
“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” ujarnya.
Alex mendorong penguatan deteksi dini, patroli di wilayah rawan serta peningkatan akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit.
Selain itu, program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar dinilai perlu diperluas.
“Penanganan karhutla tak cukup dilakukan dalam jangka pendek. Mitigasi harus diarahkan pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, serta tata kelola lahan yang berkelanjutan,” katanya.
Dampak karhutla juga mulai terasa pada kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan.
Di Palangka Raya, kualitas udara pada 19 Agustus 2026 menjadi perhatian setelah indeks kualitas udara (AQI) dilaporkan mencapai 487 atau masuk kategori berbahaya.
Kabut asap juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah menurun hingga sekitar 1,4 kilometer.
Dampak lainnya dirasakan di Banjarbaru. Dinas Pendidikan setempat menunda jam masuk peserta didik TK, SD dan SMP hingga pukul 09.00 Wita akibat kondisi kabut asap.
Alex menegaskan kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah meluas.
“Pemerintah harus bergerak sebelum situasi semakin parah. Jangan sampai kita kembali mengulang tragedi karhutla seperti yang pernah terjadi pada 1997–1998,” pungkasnya.
