PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama lembaga riset ICRAF Indonesia menggelar Lokakarya Konsultasi Publik bertajuk Perencanaan Lanskap Mendukung Pengelolaan Berkelanjutan KPH Lalan Mendis, Rabu (11/3/2026) di Hotel Grand Atyasa Palembang.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memfinalisasi berbagai kesepakatan terkait penyusunan rencana pengelolaan bentang lahan pada tingkat sub-lanskap di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lalan Mendis. Dokumen yang disusun diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan sekaligus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, Drs. H. Koimudin, SH, MM, melalui Plh Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Pramoe Wibowo menyampaikan bahwa konsultasi publik ini menjadi wadah penting untuk menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan.
“Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan untuk merumuskan strategi bersama dalam pengelolaan sub-lanskap yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, strategi tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan lingkungan, pembangunan ekonomi, serta aspek sosial masyarakat sekitar kawasan hutan.
Koimudin juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memperkuat peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak.
Ia menyebut integrasi perencanaan bentang lahan dengan berbagai program seperti perhutanan sosial, restorasi hutan dan lahan, pengendalian perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi fondasi penting untuk mewujudkan lanskap Lalan Mendis yang produktif dan lestari.
Sementara itu, peneliti ICRAF Indonesia Feri Johana menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rencana pengelolaan lanskap dilakukan melalui kajian mendalam terhadap data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir.
Kajian tersebut meliputi pemetaan pemangku kepentingan, identifikasi isu strategis, penyusunan strategi intervensi, pembagian peran, hingga mekanisme pembiayaan serta sistem monitoring dan evaluasi.
“Seluruh masukan dari para pemangku kepentingan dalam konsultasi publik ini akan digunakan untuk menyempurnakan rencana induk serta peta jalan pengelolaan lanskap berkelanjutan di KPH Lalan Mendis,” katanya.
Kepala KPH Lalan Mendis, Amiril, S.Hut melalui staf KPH Andri Abbas menambahkan bahwa konsultasi publik ini penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengelola kawasan bentang alam secara terpadu.
“Melalui forum ini diharapkan muncul kesamaan pemahaman serta komitmen bersama dalam pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan di wilayah KPH Lalan Mendis,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang didukung Pemerintah Kanada. Program tersebut bertujuan memberdayakan masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan, agar lebih berperan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Program Land4Lives diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat mata pencaharian masyarakat, serta mendorong ekonomi lokal yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim di Sumatera Selatan.
Laporan : Dapites
