WONOSOBO, Catatan Jurnalist — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong penguatan pangan lokal agar menjadi bagian utama dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat berdialog dengan organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Zulkifli Hasan, Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat beragam dan tidak hanya bergantung pada beras. Karena itu, potensi tersebut harus terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menjadi penggerak ekonomi desa.
“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan pangan lokal merupakan bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri atas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, hingga pelaku UMKM.
Pemerintah juga terus mendorong agar kebutuhan bahan baku Program MBG dipenuhi dari hasil produksi lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di pedesaan.
Selain memperkuat ekonomi desa, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, ketersediaan air, tanah yang subur, serta ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional.
Dialog tersebut berlangsung interaktif dengan membahas berbagai masukan terkait pengembangan pangan lokal, perhutanan sosial, serta penguatan ekonomi desa. Pemerintah berharap kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya sistem pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.
Rilis : Kemenko Pangan RI
