Naik Ekskavator Demi Irigasi Perbatasan, Deputi Kemenko Polkam Tembus Medan Ekstrem di Dilumil

BELU, Catatan Jurnalist Aksi tak biasa terjadi dalam kunjungan kerja pemantauan wilayah perbatasan RI–Timor Leste (RDTL). Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam RI, Dubes Mohammad K. Koba, bersama Bupati Belu Willybrodus Lay, harus menumpangi ekskavator untuk mencapai lokasi peninjauan di Dilumil, Desa Lamaksanulu, Kecamatan Lamaknen.

Langkah ini terpaksa diambil lantaran akses menuju saluran irigasi persawahan Dilumil sulit dilalui kendaraan biasa. Padahal, saluran yang bersumber dari Sungai Malibaka itu merupakan titik vital karena berada tepat di garis perbatasan kedua negara.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengawasan infrastruktur di Kabupaten Belu, mulai dari jalan, jembatan hingga ketersediaan air bagi masyarakat perbatasan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT, Benny Chandradinata, yang turut mendampingi rombongan, menyebut kunjungan lintas instansi ini penting untuk memastikan fasilitas publik berfungsi optimal.

“Hari kedua ini kami mendampingi Deputi Kemenko Polkam melihat langsung kondisi irigasi di Sungai Malibaka. Sebelumnya, Rabu (11/2), kami meninjau titik longsor di Lamaknen, Lamaknen Selatan, dan Tasifeto Timur, termasuk kerusakan Jembatan Builalu di Desa Makir,” ujar Benny, Kamis (12/2/2026).

Selain persoalan fisik infrastruktur, isu strategis yang turut menjadi perhatian adalah pemanfaatan Sungai Malibaka. Pembangunan Bendung Maliana II oleh pemerintah Timor Leste disebut berdampak pada penurunan debit air bagi petani di wilayah Indonesia.

Benny menegaskan perlunya langkah diplomasi antara Pemerintah RI dan Timor Leste agar pembagian air berlangsung adil dan tidak memicu persoalan sosial di kemudian hari.

“Kita perlu duduk bersama. Warga RI di Dilumil dan warga Timor Leste di Distrik Bobonaro itu masih bersaudara dan memiliki tradisi yang sama. Jangan sampai urusan air merusak hubungan baik ini,” tegasnya.

Kunjungan kerja selama dua hari ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat dan provinsi, khususnya percepatan perbaikan infrastruktur terdampak bencana serta penguatan koordinasi bilateral di wilayah perbatasan demi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

laporan : Jaman Hendrikus

Laporan: Haman Hendrikus

banner 970x250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *