SEMARANG, Catatan Jurnalist – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari target nasional 82,9 juta penerima manfaat. Percepatan validasi data serta peningkatan standar keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan di Semarang, Selasa (3/3/2026). Rapat tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di daerah.
Secara nasional, hingga 27 Februari 2026, program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan menjangkau 61,2 juta penerima manfaat melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Khusus di Jawa Tengah, program ini telah menyasar 9,29 juta penerima manfaat dengan 3.838 SPPG yang beroperasi.
Pelaksanaan MBG melibatkan 28 kementerian dan lembaga sesuai amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Keppres Nomor 28 Tahun 2025. Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak sebagai penyelenggara utama, didukung Tim Koordinasi yang ditetapkan melalui Kepmenko Nomor 78 Tahun 2025. Fokus kebijakan mencakup pengawasan keamanan pangan, pemenuhan standar gizi, penanganan limbah, pemanfaatan pangan lokal, serta sistem pelaporan terpadu.
Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam penjaminan mutu, termasuk percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta stabilisasi pasokan pangan lokal. Capaian SLHS di Jawa Tengah telah mencapai 35,03 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 32 persen. Meski demikian, evaluasi terhadap SPPG yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan tetap menjadi perhatian serius.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, dan peternak mandiri. Di Jawa Tengah, pasokan bahan pokok SPPG mayoritas berasal dari koperasi, BUMDes, dan UMKM. Produksi unggulan daerah antara lain telur ayam dari Pati dan susu sapi perah dari Boyolali.
Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat yang memerlukan validasi lanjutan oleh pemerintah daerah. Dari sisi capaian layanan, siswa sekolah masih perlu percepatan hingga 100 persen. Sementara itu, cakupan di pesantren baru mencapai 7,7 persen, santri 3,24 persen, dan SPPG pesantren 12,13 persen. Untuk ibu hamil dan menyusui, capaian telah melampaui 50 persen, sedangkan balita non-PAUD mencapai 24,4 persen.
Program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan serta masa libur dan cuti bersama. Di wilayah mayoritas masyarakat berpuasa, distribusi dilakukan melalui paket makanan kemasan sehat. Adapun sekolah dengan mayoritas non-muslim tetap melaksanakan program secara normal.
Ke depan, Kemenko Bidang Pangan akan membangun Command Center MBG guna memperkuat koordinasi dan pengawasan nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan program ini berjalan tepat sasaran, aman, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Rilis Kemenko Pangan RI
