SORONG Catatan Jurnalist – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui kelompok kerja (Pokja) mulai menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai langkah strategis memperkuat arah pembangunan berkelanjutan di daerah. Kegiatan ini digelar di Hotel Vega, Kota Sorong, Selasa (3/3/2026).
Penyusunan dokumen tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan pembangunan di Papua Barat Daya tetap mengedepankan perlindungan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan utama Tanah Papua.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST, M.Si, menegaskan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi tiga krisis lingkungan global, yakni krisis iklim, krisis polusi, dan krisis hilangnya keanekaragaman hayati.
“Secara global, bumi ini bukan lagi sekadar panas, tetapi sudah mendidih. Data menunjukkan sekitar 15.300 spesies terancam punah. Pertanyaannya, berapa persen di antaranya merupakan spesies endemik Papua? Pada 2045, lebih dari 30 persen lahan diperkirakan akan berkurang,” ujarnya.
Ia menekankan, dokumen rencana induk ini nantinya akan diintegrasikan dan dioverlay dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan wilayah mana yang perlu mitigasi guna menjaga kelestarian flora, fauna, dan ekosistem pesisir di Papua Barat Daya.
Julian juga menyinggung kasus penyelundupan spesies endemik yang sempat terjadi di Kota Sorong beberapa bulan lalu. Menurutnya, perlindungan terhadap kekayaan hayati Papua harus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak.
“Papua Barat Daya memiliki potensi besar, mulai dari spesies endemik, flora-fauna, hingga ekosistem pesisir. Kita ingin menyiapkan dokumen perencanaan yang konkret agar pengelolaannya terarah dan berkelanjutan,” tegasnya.
Tak hanya berhenti pada penyusunan dokumen, Dinas Lingkungan Hidup juga telah menyiapkan roadmap aksi hingga beberapa tahun ke depan. Mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas, termasuk pengelolaan sampah yang berkontribusi terhadap emisi gas metana—salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global.
“Di mana ada tumpukan sampah, di situ ada gas metana. Gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global, memicu perubahan iklim, hingga meningkatkan risiko bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, bahkan munculnya penyakit baru. Karena itu, kita harus segera melakukan mitigasi,” jelasnya.
Julian menambahkan, dokumen rencana induk tersebut ditargetkan rampung tahun ini. Namun, ia mengakui masih dibutuhkan dukungan data dari berbagai OPD dan mitra pembangunan guna memperkuat analisis kebutuhan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
Menurutnya, pengelolaan yang tepat juga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat adat. Potensi seperti anggrek endemik dan tanaman lokal bernilai tinggi bisa dikembangkan secara berkelanjutan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap spesies yang harus dijaga.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Ir. Viktor Fransiskus Salossa, S.Pd, ST, MT, menegaskan bahwa penyusunan rencana induk ini merupakan turunan dari visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, khususnya terkait prinsip keberlanjutan.
“RPJMD adalah penjabaran visi kepala daerah, kemudian dituangkan ke dalam RTRW terkait peruntukan ruang. Jadi ini bagian penting dari dokumen perencanaan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, keanekaragaman hayati darat dan perairan Papua Barat Daya juga memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan penyusunan rencana induk ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap pembangunan daerah tetap berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.
Laporan : Eskop Wisabla
