JAKARTA, Catatan Jurnalist – PT PLN (Persero) bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ultra fast charging di lingkungan Kantor Kemendag RI, Kamis (5/3). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia, sekaligus memperluas ketersediaan infrastruktur pengisian daya di ruang publik, khususnya di lingkungan instansi pemerintah.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyampaikan apresiasi kepada PLN atas langkah cepat dalam menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik di lingkungan Kemendag. Ia menilai, meningkatnya jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia harus diimbangi dengan ketersediaan SPKLU yang memadai.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN yang telah menghadirkan fasilitas ini di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendukung pegawai yang menggunakan mobil listrik. Fasilitas ini juga terbuka untuk masyarakat umum yang melintas dan membutuhkan pengisian daya,” ujar Budi.
Menurut Budi, tren penggunaan kendaraan listrik juga mulai terlihat di lingkungan Kemendag. Saat ini, sekitar 15 persen pegawai telah beralih menggunakan kendaraan listrik dalam aktivitas sehari-hari.
Ia berharap pembangunan SPKLU di berbagai lokasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
“Semakin banyak SPKLU, masyarakat akan semakin yakin menggunakan mobil listrik. Dulu orang mungkin ragu karena fasilitasnya terbatas, tapi sekarang SPKLU sudah semakin banyak. Bahkan proses pengisiannya juga cepat, sekitar 30 menit sudah selesai,” jelasnya.
Sejak dilakukan uji coba operasional pada Desember 2025, tingkat pemanfaatan SPKLU di Kantor Kemendag terus mengalami peningkatan. Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 2.460 transaksi pengisian listrik dilakukan pada tiga unit SPKLU yang masing-masing memiliki kapasitas 120 kilowatt (kW). Total energi listrik yang tersalurkan mencapai 62.598 kW.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan kolaborasi antara PLN dan Kemendag merupakan bagian dari upaya mempercepat transisi energi di Indonesia melalui pengembangan infrastruktur kendaraan listrik.
“Kolaborasi antara Kemendag dan PLN ini merupakan bagian dari akselerasi transisi energi. Ini adalah pergeseran dari energi mahal ke energi yang lebih murah, dari energi beremisi tinggi menuju energi rendah emisi, serta dari energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik,” ujar Darmawan.
Ia menjelaskan, pengembangan SPKLU tidak dapat hanya mengandalkan lahan milik PLN. Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perbankan, hingga fasilitas publik lainnya sangat diperlukan.
“Lahan-lahan strategis banyak dimiliki oleh berbagai instansi dan sektor lainnya. Karena itu kami membuka peluang kerja sama seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan SPKLU di Indonesia,” katanya.
Darmawan menambahkan, PLN bersama pemerintah juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak pihak, termasuk sektor swasta, tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.
“Kami memastikan dari sisi teknis maupun komersial semuanya berjalan baik sehingga investasi di SPKLU menjadi menarik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan SPKLU bukan hanya menjadi tanggung jawab PLN, tetapi merupakan upaya bersama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” pungkasnya.(Red)
