Rakor Pengentasan Kemiskinan Sumsel 2026, Wawako Pagar Alam Tegaskan Komitmen Sinkronisasi Program

PALEMBANG, Catatan Jurnalist Wakil Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung, Palembang, Kamis (5/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Hj. Bertha didampingi Staf Ahli, Tim Penggerak PKK, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Rakor strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bersama Wakil Gubernur Cik Ujang.

Pada kesempatan itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan capaian bersejarah terkait penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Untuk pertama kalinya sejak 2014, tingkat kemiskinan di Bumi Sriwijaya berhasil ditekan hingga satu digit.

“Alhamdulillah, angka kemiskinan Sumsel turun dari 10,15 persen pada 2024 menjadi 9,85 persen pada 2025. Ini bukan sekadar angka, melainkan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Herman Deru.

Ia menegaskan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke daerah terpencil, termasuk Kota Pagar Alam.

Rakor tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas pemerintah daerah guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Data yang akurat dan komprehensif dari SE 2026 dinilai menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Wahyu Yulianto, memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi Sumsel yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat sebesar 5,35 persen, menempatkannya sebagai peringkat kedua tertinggi secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,59 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional, sementara indeks ketimpangan masuk kategori rendah berdasarkan standar Bank Dunia.

Menanggapi capaian tersebut, Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha menyatakan komitmen Pemerintah Kota Pagar Alam untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan dan target provinsi.

“Kolaborasi dengan BPS dan OPD terkait menjadi kunci agar data ekonomi Pagar Alam tersaji secara mutakhir. Dengan data yang akurat, program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran,” tegasnya.

Laporan: Dodi Irawan

banner 970x250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *