MUBA, Catatan Jurnalist — Berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan publik mencuat dalam pelaksanaan Reses Masa Sidang VI Tahun 2026 anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) IX Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di Kantor Desa Sialang Agung, Kecamatan Plakat Tinggi.
Kegiatan reses tersebut dihadiri langsung anggota DPRD Sumsel Dapil IX Musi Banyuasin (Muba) terdiri dari Alwis Gani (Gerindra), Abusari (Nasdem), Thamrin (Golkar), Susy Imelda Frederika (PDI-P), M. Hasan Haikal (PKN), dan Andi Rizkiyansyah (Golkar), Kepala Desa Sialang Agung Kurniadi, SKM, Babinsa, perangkat desa, serta masyarakat yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD.
Dalam penyampaiannya, Pemerintah Desa Sialang Agung mengungkapkan sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat. Salah satunya adalah pasokan listrik dari PLN yang dinilai masih sering mengalami pemadaman dan mengganggu aktivitas warga.
Selain itu, masyarakat juga berharap jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) segera masuk ke Desa Sialang Agung karena hingga saat ini layanan air bersih tersebut belum terealisasi.
Tak hanya itu, pemerintah desa juga menyampaikan keluhan terkait gaji perangkat desa yang belum tersalurkan. Kondisi tersebut diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Desa Sialang Agung saat ini telah menjadi lokasi pelaksanaan dua program nasional, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat berharap kehadiran program tersebut juga diikuti dengan peningkatan infrastruktur pendukung.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan.
Ngadikmin meminta pemerintah memperbaiki ruas jalan dari C1 hingga C5, termasuk jalan lingkungan di sejumlah dusun di Desa Sialang Agung yang kondisinya rusak dan menyulitkan mobilitas masyarakat.
Sementara itu, Sugiyanto mengusulkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Air Putih Ulu dengan Desa Tanjung Kepuh. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan memperlancar akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di kedua desa.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPRD Dapil IX menyatakan seluruh usulan masyarakat telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun instansi terkait.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami kawal dan koordinasikan lebih lanjut agar dapat menjadi prioritas dalam program pembangunan sesuai kewenangan pemerintah,” ujar anggota DPRD saat menutup kegiatan reses.(ADV)
