PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan siswa.
Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan, hingga saat ini Pemprov Sumsel belum memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
Keputusan tersebut masih menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan kabupaten dan kota yang nantinya akan dihimpun oleh Dinas Kesehatan Sumsel untuk menjadi bahan pertimbangan gubernur.
“Kita harus menunggu report dari Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan kota, nanti akumulasi provinsi baru diserahkan ke gubernur dan dilihat pilihannya, libur atau hybrid, online, offline,” ujar Herman Deru, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, apabila kondisi udara semakin tidak sehat dan siswa dinilai perlu mengurangi aktivitas di luar rumah, pembelajaran hybrid lebih diutamakan dibandingkan meliburkan sekolah sepenuhnya.
“Kalau ada saran untuk tidak masuk kelas, saya minta hybrid. Sekolahnya tetap, tapi daring dari rumah. Tapi menunggu saran dulu,” katanya.
Herman Deru mengatakan kebijakan tersebut harus berdasarkan kondisi kesehatan masyarakat, terutama dampak paparan asap terhadap kelompok yang sensitif.
Ia mengimbau masyarakat yang merasakan gangguan atau sensitif terhadap asap Karhutla agar mengurangi aktivitas di luar rumah.
“Berkaitan dengan produktivitas yang merasa kurang nyaman karena asap bisa dirasakan tubuhnya atau sangat sensitif, saya sarankan di rumah. Kalau secara khusus (kebijakan) saya tunggu saran Dinkes,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Pemprov Sumsel juga membuka kemungkinan melakukan realokasi anggaran untuk memperkuat penanganan Karhutla.
Herman Deru bahkan menegaskan bahwa persoalan Karhutla menjadi prioritas pemerintah apabila kondisinya berkembang menjadi keadaan darurat.
“Anggaran karhutla unlimited. Kalau bisa saya ubah anggaran-anggaran yang ada untuk fokus ke karhutla karena ini sudah bersifat darurat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Mondyaboni mengatakan kebijakan pembelajaran tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh daerah.
Menurutnya, kondisi kualitas udara di setiap wilayah berbeda sehingga sekolah harus menyesuaikan pola pembelajaran dengan situasi masing-masing daerah.
Untuk kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, sekolah diminta memindahkannya ke dalam ruangan apabila kondisi udara dinilai tidak aman.
“Untuk pembelajaran di luar ruangan seperti olahraga dan upacara agar dilaksanakan di dalam ruangan atau menyesuaikan,” kata Mondyaboni.
Selain memindahkan aktivitas luar ruangan, sekolah juga dapat melakukan penyesuaian terhadap durasi pembelajaran. Pengurangan jam belajar bisa diterapkan apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan kegiatan berlangsung secara normal.
Namun, apabila kualitas udara terus memburuk dan dinilai membahayakan siswa maupun tenaga pendidik, penghentian sementara pembelajaran tatap muka tetap menjadi salah satu opsi.
“Kalau memang diperlukan bisa diliburkan, tetapi dilihat situasi di setiap daerah. Situasi dan kondisi di satuan pendidikan,” tutupnya.
Pemprov Sumsel kini menunggu rekomendasi Dinas Kesehatan sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya. Di tengah ancaman Karhutla dan kabut asap, keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan pembelajaran tatap muka diputuskan.
