SORONG, Catatan Jurnalist -– Dalam rangka memperingati International Women’s Day, puluhan aktivis yang tergabung dalam Suara Perempuan Bersatu Sorong Raya (SPBSR) menggelar aksi mimbar bebas di depan kawasan City Kota Sorong, Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (8/3/2026).
Aksi tersebut mengangkat tema “Perempuan Bersatu Lawan Oligarki” sebagai bentuk solidaritas perempuan dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
Puluhan peserta aksi yang berasal dari organisasi masyarakat, mahasiswa, serta aktivis perempuan menyuarakan berbagai tuntutan melalui orasi dan poster. Massa membawa spanduk bertuliskan “Stop diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan”, serta poster dengan pesan seperti “Stop pelecehan seksual” dan “Tolak dan lawan psikopat berseragam.”
Dalam orasinya, Koordinator SPBSR Agustina Igimu menegaskan bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar lebih serius memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Perempuan harus bersatu melawan sistem yang menindas, termasuk praktik oligarki yang seringkali merugikan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan,” ujarnya.
Para peserta aksi juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di Papua Barat Daya, mulai dari ketimpangan ekonomi, kekerasan terhadap perempuan, hingga kebijakan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, hingga tahun 2025 tercatat sekitar 38 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Angka tersebut merupakan bagian dari sekitar 124 total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan di provinsi tersebut.
Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, serta eksploitasi seksual. Kasus-kasus tersebut menjadi salah satu isu utama yang disuarakan dalam aksi tersebut, dengan tuntutan agar perlindungan hukum bagi korban diperkuat.
Dalam aksi itu, SPBSR juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain:
Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera membentuk UPTD Perlindungan Anak di provinsi tersebut.
Mendesak pembentukan perwakilan LPSK di Papua Barat Daya.
Mendesak pemerintah menghentikan proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh wilayah Tanah Papua.
Mendesak penghentian praktik militerisme di Tanah Papua.
Mendesak Polda Papua Barat Daya mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
Menolak rencana pembangunan bandara antariksa dan pangkalan militer di Pulau Biak.
Agustina menambahkan, Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret merupakan momentum global untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Sejarah peringatan ini bermula dari gerakan buruh perempuan di Amerika Serikat dan Eropa pada awal abad ke-20 yang menuntut jam kerja manusiawi, upah layak, dan hak pilih bagi perempuan.
Melalui momentum tersebut, para perempuan di Sorong berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat serta tercipta ruang yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Sorong Raya dan seluruh Tanah Papua.
Di akhir aksi, massa menyerukan solidaritas antarperempuan agar terus memperjuangkan hak-hak perempuan serta melawan berbagai bentuk ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat.
Laporan: Eskop Wisabla
