JAKARTA, Catatan Jurnalist — Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar diskusi publik bertajuk “Gejolak Harga Pangan Ramadan 2026 dan Kondisi Produksi Nasional” Diskusi ini menjadi ruang dialog untuk membahas dinamika harga pangan menjelang Ramadan secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi pasar, tetapi juga dari kondisi produksi dan situasi petani di lapangan.
Diskusi menghadirkan Pengamat Ekonomi Politik Pangan Khudori, Sekretaris Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Kawasan IPB University Prof. Dr. Widyastutik, S.E., M.Si, serta Kepala Badan Pengkajian, Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat SPI Kusnan.
Ketua Umum SPI Henry Saragih dalam pengantarnya menilai gejolak harga pangan yang kerap muncul pada Ramadan dan menjelang Lebaran tidak bisa dilepaskan dari persoalan produksi dan kebijakan pangan nasional.
“Setiap menjelang Ramadan kita hampir selalu melihat gejolak harga pangan. Namun persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi pasar atau distribusi saja, melainkan juga dari kondisi produksi dan situasi petani di lapangan,” ujarnya, Kamis (12/03/2026).
Menurut Henry, penguatan produksi pangan nasional harus dilakukan dengan berpihak pada petani sebagai produsen utama pangan. Ia menilai kebijakan pangan yang tidak memperhatikan kesejahteraan petani berpotensi melemahkan kedaulatan pangan nasional.
Sementara itu, Khudori menjelaskan bahwa kenaikan harga pangan selama Ramadan merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi karena meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Dari pengalaman dua puluh tahun terakhir, inflasi pada Ramadan hampir selalu terjadi karena konsumsi meningkat. Karena itu kebijakan stabilisasi pangan harus benar-benar memperhatikan aspek produksi, distribusi, dan cadangan pangan secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga menilai meskipun sejumlah data resmi menunjukkan kondisi pasokan pangan relatif aman, berbagai faktor risiko tetap perlu diantisipasi, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim dan dinamika global.
“Data memang menunjukkan sejumlah komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, daging ayam, daging sapi hingga gula pasir dalam kondisi surplus. Tetapi kita juga harus memperhatikan faktor lain yang belum tentu tercermin dalam data tersebut,” ujarnya.
Khudori menyoroti peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi datangnya musim kering lebih awal di sejumlah wilayah yang dapat berdampak pada produksi pangan.
Selain faktor iklim, situasi geopolitik global juga dinilai berpotensi mempengaruhi biaya produksi dan harga pangan di dalam negeri.
“Konflik internasional dapat berdampak pada kenaikan harga energi, logistik hingga biaya produksi. Jika harga bahan bakar naik maka biaya transportasi dan distribusi juga ikut meningkat yang pada akhirnya memengaruhi harga pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketersediaan pangan secara nasional belum tentu menjamin stabilitas harga apabila distribusi tidak berjalan optimal.
“Ketersediaan yang surplus tidak banyak manfaatnya jika tidak terdistribusi secara merata. Kalau pangan tersedia tetapi hanya menumpuk di gudang dan tidak sampai ke wilayah yang membutuhkan, maka masyarakat tetap kesulitan mengaksesnya,” kata Khudori.
Dari perspektif akademis, Widyastutik menilai persoalan pangan tidak hanya terkait ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan bagi masyarakat.
“Ketersediaan pangan bisa saja ada, tetapi persoalannya apakah pangan tersebut benar-benar terjangkau oleh masyarakat. Barangnya ada, tetapi masyarakat tidak mampu menjangkaunya,” ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi harga pangan juga dapat bervariasi antar wilayah karena perbedaan daya beli dan tantangan distribusi. Di beberapa daerah seperti Papua, tantangan logistik membuat indeks keterjangkauan pangan relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain.
Menurutnya, kenaikan harga menjelang Ramadan memang kerap terjadi karena peningkatan permintaan, namun fenomena yang terus berulang ini perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan.
“Sebagian kenaikan harga menjelang Ramadan memang merupakan konsekuensi dari meningkatnya permintaan. Namun karena pola ini terus terjadi, hal tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sistemik dalam kebijakan stabilisasi pangan,” katanya.
Ia juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk yang masih tinggi sehingga membuat sektor pertanian rentan terhadap gangguan rantai pasok global.
Widyastutik menilai kebijakan stabilisasi harga pangan selama ini masih cenderung bersifat reaktif.
“Intervensi kebijakan sering kali bersifat reaktif, sporadis, dan sementara. Ke depan diperlukan pendekatan yang lebih preventif dengan memastikan ketersediaan stok serta instrumen stabilisasi harga yang memadai baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya diversifikasi pangan agar sistem pangan nasional tidak terlalu bergantung pada satu komoditas.
Sementara itu, Kusnan memaparkan kondisi produksi pangan di tingkat petani pada awal 2026 yang menunjukkan tren positif meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Produksi pangan pada kuarter pertama 2026 relatif produktif. Proyeksi produksi beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 10,16 juta ton atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengungkapkan masih terdapat persoalan klasik yang dihadapi petani, terutama terkait akses terhadap input produksi seperti pupuk.
“Di lapangan masih ada kendala distribusi pupuk. Meskipun pemerintah telah menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen, distribusinya di beberapa daerah masih tersendat bahkan sempat mengalami kelangkaan pada awal musim tanam,” kata Kusnan.
Ia juga menyoroti perbedaan harga yang cukup besar antara tingkat petani dan harga di tingkat konsumen untuk sejumlah komoditas pangan.
“Sering kali harga di pasar terlihat tinggi, tetapi harga yang diterima petani tidak demikian. Pada komoditas seperti cabai, bawang merah, maupun telur, selisih harga antara tingkat petani dan konsumen bisa mencapai puluhan persen,” ujarnya.
Menurutnya, ketegangan geopolitik global juga berpotensi memengaruhi sektor pertanian dalam negeri melalui kenaikan biaya produksi, terutama terkait harga energi dan logistik.
Sebagai langkah ke depan, Kusnan menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan pangan melalui peningkatan kemandirian petani dalam produksi input pertanian.
“Penguatan kedaulatan pangan harus dimulai dari kemandirian petani dalam benih dan pupuk, serta penguatan rantai pasok agar petani memiliki akses yang lebih baik ke pasar,” katanya.
Dalam diskusi tersebut para narasumber juga menekankan pentingnya kebijakan stabilisasi harga pangan yang lebih sistematis dan antisipatif. Langkah tersebut antara lain melalui penguatan cadangan pangan, kemudahan akses petani terhadap kebutuhan produksi, perbaikan distribusi antarwilayah, serta pengawasan pasar yang lebih konsisten.
Diskusi ini menegaskan bahwa gejolak harga pangan menjelang Ramadan tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena musiman. Stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi di tingkat petani, kelancaran distribusi, serta efektivitas kebijakan pangan nasional.
SPI menilai penguatan produksi pangan dalam negeri melalui pertanian rakyat berbasis agroekologi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, distribusi pangan juga perlu diperbaiki agar pangan tidak hanya terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga memberikan pendapatan yang adil bagi petani.(SPI)
