PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan dukungan konkret terhadap reformasi sistem pemasyarakatan nasional. Bupati Muba Toha Tohet menyatakan kesiapan menghibahkan lahan untuk pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah Muba.
Komitmen tersebut disampaikan saat Bupati Toha menerima audiensi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, di Kantor Perwakilan Pemkab Muba, Palembang, Kamis (15/01/2026).
“Kami siap mendukung penuh sesuai kewenangan daerah. Lahan untuk pembangunan Bapas telah tersedia dan akan kami hibahkan. Ini demi sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat,” tegas Bupati Toha.
Ia menilai kehadiran Bapas di Muba sangat strategis, terutama dalam pembinaan warga binaan yang menjalani pidana non-penjara. Menurutnya, pemidanaan harus diarahkan pada pembinaan dan pemulihan sosial agar warga binaan dapat kembali produktif di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumsel, Erwedi Supriyatno, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Muba. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Bapas di Muba merupakan bagian dari program nasional pembentukan 100 Balai Pemasyarakatan di Indonesia.
“Wilayah kerja Bapas Palembang sangat luas. Setelah evaluasi, Kabupaten Muba dinilai layak memiliki Bapas sendiri. Dukungan lahan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting percepatan realisasi,” ujarnya.
Erwedi juga menekankan peran vital Bapas dalam implementasi KUHP baru yang menitikberatkan pendekatan restorative justice, pidana kerja sosial, dan pengawasan non-penjara bagi pelaku tindak pidana ringan.
“Bapas berperan dalam pendampingan dan pengawasan pelaku pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun. Ini sejalan dengan semangat pemidanaan yang lebih humanis,” jelasnya.
Dengan dukungan Pemkab Muba, Ditjen Pemasyarakatan optimistis pembangunan Bapas di Muba dapat segera terealisasi dan beroperasi untuk melayani masyarakat.
Laporan: Putra
