JAKARTA, Catatan Jurnalist — Hadir sebagai pendatang baru, Partai Gema Bangsa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik di panggung nasional. Partai ini hadir sebagai wadah perjuangan politik yang mengusung integritas, keadilan sosial, serta komitmen terhadap kemajuan bangsa.
Deklarasi tersebut sekaligus menandai lahirnya Gerakan Mandiri Bangsa, sebuah gerakan politik yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, serta pembangunan nasional.
“Gerakan Mandiri Bangsa adalah ikhtiar politik untuk memastikan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat dalam menentukan arah kebijakan tanpa ketergantungan pada kekuatan asing,” ujar Ketua Panitia Deklarasi Partai Gema Bangsa, Joko Nugroho, dalam konferensi pers pradeklarasi di Jakarta, Jumat.
Deklarasi resmi Partai Gema Bangsa dijadwalkan digelar pada Sabtu (17/1) di Jakarta dan bertepatan dengan satu tahun perjalanan partai sejak pertama kali diluncurkan pada 17 Januari 2025.
Dalam kurun waktu satu tahun, Partai Gema Bangsa mengklaim telah membangun struktur kelembagaan secara nasional, dengan terbentuknya 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Ini membuktikan kesiapan organisasi kami untuk berkiprah secara serius dalam dinamika politik nasional,” kata Joko.
Tiga Visi Utama
Partai Gema Bangsa menetapkan tiga visi utama sebagai landasan perjuangan politik, yakni Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.
Visi Indonesia Mandiri dimaknai sebagai upaya membangun bangsa yang mampu mengelola sumber daya sendiri dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat kebijakan negara.
“Kemandirian mencakup ekonomi dan politik, di mana petani, nelayan, serta pelaku UMKM berdaulat atas sumber penghidupan dan pasar, serta kebijakan nasional benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Joko.
Sementara itu, visi Desentralisasi Politik menekankan pembangunan demokrasi dari daerah secara inklusif dan egaliter. Partai Gema Bangsa menilai demokrasi yang kuat tidak bisa dibangun secara sentralistik dan elitis, melainkan dengan memberi kewenangan politik yang nyata kepada pimpinan partai di daerah.
“Daerah harus menjadi pusat lahirnya kepemimpinan politik yang memahami karakter dan kebutuhan wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Adapun visi Indonesia Reborn diarahkan pada pembaruan tata kelola politik dan pembangunan nasional, dengan meninggalkan pola lama yang tidak relevan serta mendorong politik bermoral, kekuasaan yang melayani rakyat, pembangunan berkelanjutan, dan peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan.
Dukungan Daerah
Ketua DPW Gema Bangsa Sumatera Selatan, Yuseva, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas suksesnya pelaksanaan deklarasi Partai Gema Bangsa.
“Deklarasi ini membuktikan bahwa Partai Gema Bangsa menjadi pelopor desentralisasi politik yang sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan daerah,” ujar Yuseva.
Ia menilai Partai Gema Bangsa merupakan wadah yang tepat untuk memperjuangkan aspirasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk bersama-sama membangun negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Deklarasi Partai Gema Bangsa dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat, perwakilan 38 DPW dan 514 DPD, serta berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejabat negara, tokoh publik, akademisi, mahasiswa, hingga petani, nelayan, dan buruh.
Dengan deklarasi ini, Partai Gema Bangsa menyatakan kesiapan berkontribusi aktif dalam memperkuat demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Laporan : Riza Vahlevi
