BANYUASIN, Catatan Jurnalist – Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg dan 10 kg di pasar modern dan ritel di Sumatera Selatan dalam satu bulan terakhir mendapat perhatian serius dari Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Banyuasin, Dr. Ir. Sukardi, S.P., M.Si.
Alumni Program Doktor Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) ini menegaskan, fenomena langkanya beras premium sangat ironis terjadi di Sumsel yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.
“Rasa-rasanya tidak harus terjadi hal seperti itu terutama di lumbung pangan nasional di Sumatera Selatan,” ujar Sukardi saat dihubungi, Minggu (6/9/2026).
Menurut Doktor Pertanian yang akrab disapa Mas Kardi ini, kelangkaan paling dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Fakta di lapangan, rak-rak di pasar modern hingga mal di Palembang dan Banyuasin kosong untuk beras premium kemasan 5kg bahkan kemasan 10kg.
Sukardi juga meluruskan perbedaan statement antara legislatif dengan Gubernur terkait stok beras. Ia menyebut ada kekeliruan penyampaian data ke publik.
“Kalau untuk penugasan pemerintah, 10 bulan ke depan aman. Itu stok Bulog. Tapi kalau untuk kebutuhan masyarakat secara umum, faktanya di lapangan kurang. Itu yang harus diluruskan,”ungkap Sukardi.
Ia menyinggung harga gabah dan beras di tingkat petani yang sudah melambung. Beras jalur di tingkat petani kini sudah menyentuh Rp 13.000 – Rp 14.000 per kilogram.
Akibat kelangkaan kemasan 5 kg, terjadi praktik eceran paksa. Toko terpaksa membedah karung 20 kg untuk dijual 5 kg-an.
“Masyarakat tetap membutuhkan yang kelas premium. Kalau beli 20 kg tidak terjangkau, jadi terpaksa yang 20 kg dibuka untuk beli 5 kilo. Ini terjadi rata-rata, bukan hanya di Kota Palembang, di Banyuasin yang berbatasan langsung juga sangat berdampak,” jelasnya.
Sebagai Ketua KTNA, Sukardi memberikan evaluasi keras bagi petani dan pemerintah. Ia menyayangkan orientasi petani yang menjual habis hasil panen saat harga gabah naik.
Ia juga meminta pemerintah menghidupkan kembali gudang-gudang tradisional dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang kini mati suri.
“Dulu zaman Orde Baru di KUD, saya masih kecil melihat tumpukan gabah di gudang sampai ratusan ton penuh. Hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Miris, hari ini petani nanam padi, tapi beli beras,” ungkapnya.
Baca juga:
Ia bahkan curiga padi premium asal Sumsel sendiri dijual ke luar, diproses oleh pabrik besar seperti Buyung, lalu masyarakat Sumsel membelinya lagi dengan harga mahal.
Sukardi mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk tidak hanya menerima laporan mentah dari BPS, Bulog, maupun Dinas Perdagangan.
“Data itu penting sebagai pegangan, tapi tidak bisa jadi patokan 100 persen. Jangan-jangan data yang disampaikan itu data satu tahun lalu, padahal hitungan bulan saja kebutuhan sudah berubah. Perlu cross check turun langsung ke lapangan bersama DPRD,” sarannya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil kebijakan untuk memperbaiki distribusi dan rantai pasok.
“Jangan sampai peribahasa mati di lumbung pangan sendiri itu terbukti nanti di Sumsel. Kalau kelangkaan terjadi di perkotaan tidak apa-apa, tapi jangan sampai petani sendiri ikut langka beras premium,” pungkasnya.
