JAKARTA, Catatan Jurnalist – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut pemerintah pusat telah memberikan jawaban atas dua aspirasi utama pemerintah daerah terkait pengelolaan tenaga pegawai, khususnya menyangkut dukungan fiskal dan perubahan status PPPK.
Bima mengatakan, selama ini pemerintah daerah menyampaikan dua harapan kepada pemerintah pusat. Pertama, adanya dukungan terhadap kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pegawai. Kedua, kepastian mengenai perubahan status tenaga PPPK, mulai dari paruh waktu menjadi penuh waktu hingga peluang menjadi ASN.
“Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai. Dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN,” ujar Bima.
Menurutnya, rapat koordinasi pemerintah bersama DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), telah memberikan kejelasan mengenai dua persoalan tersebut.
“Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas,” katanya.
Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri akan turut mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut di daerah.
Kemendagri, kata dia, akan melakukan sosialisasi sekaligus memastikan pemerintah daerah mengikuti tahapan yang telah disepakati pemerintah pusat.
Baca juga:
Selain itu, Kemendagri akan memastikan kepala daerah tidak kembali melakukan perekrutan tenaga baru di luar tahapan yang telah ditentukan.
“Kementerian Dalam Negeri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini,” tegas Bima.
Ia menambahkan, pengawalan tersebut diperlukan agar kebijakan terkait status dan kebutuhan pegawai dapat dilaksanakan secara seragam oleh pemerintah daerah sesuai dengan keputusan pemerintah pusat.
