PEKANBARU, Catatan Jurnalist — Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan arah kebijakan prioritas pemerintah di sektor pangan dalam kuliah umum di Universitas Riau.
Mengangkat tema “Kebijakan Prioritas Pemerintah di Bidang Pangan”, Wamenko menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi sektor pangan nasional melalui penguatan regulasi, peningkatan produksi, serta efisiensi tata kelola.
Dalam paparannya, ia menyebutkan produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi indikator positif sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras maupun jagung pakan sepanjang 2025 hingga 2026.
Namun demikian, pemerintah tetap mendorong peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan sawah serta perluasan berbagai program strategis guna memperkuat nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
Hanif Faisol juga tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam aspek tata kelola dan akses program yang dinilai masih perlu dibenahi agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, seluruh program pangan harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik dalam kerangka demokrasi, menjunjung tinggi integritas, serta meminimalkan potensi pelanggaran, khususnya pada program berbasis pemberdayaan yang menggunakan anggaran negara.
Sejumlah program prioritas pemerintah saat ini terus dipercepat, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, pengolahan sampah menjadi energi, pengembangan kampung nelayan dan sistem bioflok, pengendalian alih fungsi lahan, serta pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap sektor pangan nasional semakin kuat, mandiri, dan mampu menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional.
