PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pemerintah pusat mempertegas komitmennya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).
Apel yang dipusatkan di Palembang ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kegiatan ini turut melibatkan TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, pemerintah daerah, dan 19 Provinsi rawan karhutla secara virtual.
Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan pemerintah telah mengaktifkan kembali Desk Penanggulangan Karhutla guna memperkuat koordinasi lintas sektor, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
“Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bergerak terpadu, dari pencegahan hingga penegakan hukum,” tegas Djamari.
Ia juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh daerah tidak lengah terhadap potensi karhutla, meski tren pengendalian menunjukkan hasil positif dalam beberapa tahun terakhir.
“Tidak boleh lengah. Kesiapsiagaan dan kerja sama harus diperkuat agar karhutla bisa ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.
Sumatera Selatan kembali ditegaskan sebagai wilayah prioritas karena karakteristik lahan gambut yang luas dan riwayat kebakaran yang tinggi. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, luas indikasi kebakaran di Sumsel periode Januari–Maret 2026 mencapai 68,45 hektare, sementara secara nasional mencapai 55.324,19 hektare.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tren luas kebakaran terus menurun signifikan dalam satu dekade terakhir.
“Dari 2,6 juta hektare pada 2015, turun menjadi 1,6 juta hektare di 2019, lalu 1,1 juta hektare di 2023. Bahkan tahun 2025 kembali turun menjadi 359 ribu hektare,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut didorong oleh kuatnya koordinasi lintas sektor, meningkatnya partisipasi masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penegakan hukum yang tegas.
“Karhutla tidak bisa ditangani satu pihak. Semua harus bersinergi dan meninggalkan ego sektoral,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan bahwa Sumsel dipercaya menjadi tuan rumah apel nasional yang diikuti 19 provinsi. Ia menilai tren karhutla di wilayahnya terus menurun berkat kerja keras berbagai pihak.
“Ini hasil kerja bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan yang terpenting meningkatnya kesadaran masyarakat. Lebih dari 90 persen penyebab karhutla adalah ulah manusia,” ungkapnya.
Herman Deru juga menambahkan, pemerintah daerah kini menyediakan dukungan alat berat untuk membuka lahan tanpa bakar, guna mengurangi risiko kebakaran. Selain itu, pemantauan hotspot berbasis satelit juga telah dioptimalkan hingga ke tingkat desa.
“Begitu terdeteksi hotspot, langsung ditindaklanjuti oleh kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Tapi perlu diingat, tidak semua hotspot adalah titik api,” jelasnya.
Ia menyebut, sepanjang 2026 tercatat sekitar 79 titik hotspot di Sumsel dan seluruhnya telah berhasil ditangani. Upaya ini turut didukung oleh perusahaan pemegang konsesi, terutama di wilayah lahan gambut yang mencapai lebih dari satu juta hektare.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana menyampaikan bahwa apel ini menjadi awal dari rangkaian kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, termasuk pelaksanaan operasi penanggulangan bencana tahun 2026.
“Sumsel mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla secara nasional,” ujarnya.
Apel ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor semakin solid dalam menghadapi puncak musim kemarau.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat edukasi masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, demi melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman bencana asap.(ADV)
