BANYUASIN, Catatan Jurnalist — Penyaluran bantuan pangan kembali jadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin tak ingin bantuan dari Badan Pangan Nasional justru meleset dari sasaran.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemkab Banyuasin menggelar rapat persiapan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk periode Februari–Maret 2026. Rapat digelar di Ruang Dinas Ketahanan Pangan, Rabu (8/4/2026), dipimpin langsung Bupati Banyuasin Askolani.
Sejumlah pejabat turut hadir, mulai dari Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim hingga jajaran terkait lainnya. Fokus utama rapat: memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat.
Askolani menegaskan, persoalan klasik soal data tak boleh lagi terulang. Ia meminta pendataan dari tingkat RT hingga kecamatan harus diverifikasi ulang oleh Dinas Sosial.
“Data lama harus diperbarui. Jangan sampai ada yang berhak malah tidak dapat, atau sebaliknya,” tegasnya.
baca juga : Bupati Banyuasin Tekankan Kades Dan BPD Harus Kompak satu Jalur
Tak hanya soal data, jalur distribusi juga menjadi perhatian. Banyuasin dengan kondisi geografis yang tidak merata dinilai membutuhkan strategi khusus agar bantuan benar-benar sampai ke tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Koordinasi dengan kecamatan hingga pihak logistik harus jelas. Penyaluran harus tepat dan cepat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bantuan ini merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus dijaga integritasnya hingga ke tingkat penerima.
Masukan juga datang dari Camat Muara Padang, Parlin Munandar, yang menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dalam distribusi bantuan.
“SOP harus jelas, dari kepala desa sampai ke penerima. Harus ada panduan yang jadi rujukan di lapangan,” katanya.
baca juga : Ancaman Karhutla Mengintai, OKI Dapat Suntikan Alat Rp1,55 Miliar dari Pemerintah Pusat
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Masita Liana mengungkapkan lonjakan signifikan jumlah penerima bantuan di Banyuasin. Dari sebelumnya sekitar 48 ribu KPM, kini meningkat menjadi 93 ribu penerima.
Lonjakan ini menjadi tantangan sekaligus ujian bagi pemerintah daerah: apakah bantuan bisa benar-benar tepat sasaran, atau kembali terjebak dalam masalah klasik—data tak akurat dan distribusi tak merata.
