PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Pemerintah akhirnya buka suara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons aksi besar-besaran kepala desa yang menuntut pencabutan PMK Nomor 81 Tahun 2025.
Purbaya menegaskan, kebijakan Dana Desa tidak berubah. Meski ada demo. Meski ada tekanan.
Menurut dia, pada Dana Desa Tahap II, pemerintah hanya menyalurkan sekitar Rp 7 triliun. Sebagian anggaran lainnya ditahan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Yang Dana Desa tahap dua yang diluncurkan itu sekitar Rp 7 triliun. Tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (23/12/2025) lalu.
Ia menegaskan, tidak ada revisi kebijakan meski gelombang protes datang dari berbagai daerah.
“Kita enggak berubah policy setelah demo itu. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan sudah seperti itu,” tegasnya.
Kebijakan Menkeu direspon positif tokoh masyarakat Sumatera Selatan, Slamet Somosentono yang menyatakan mendukung 1.000 persen kebijakan tersebut sebagai solusi menstimulus untuk kemajuan Indonesia kedepannya.
“Saya mendukung 1.000 persen kebijakan yang direncanakan Pak Menteri Purbaya tentang pengelolahan dana desa. Tentu kita berharap kebijakan ini dapat menjadi stimulus untuk kemajuan bangsa dan negara kedepannya,” kata Pak De Slamet, kepada Catatanjurnalist.com, Minggu (28/12/2025).
“Kita berharap kedepannya kebijakan-kebijakan pemerintah dapat terus diprioritaskan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat banyak, teruma untuk pembangunan inftrastruktur, kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia (anak-anak) bangsa kedepannya,” tutup mantan Wabup Banyuasin 2018-2023 itu.
Sebelumnya, ribuan kepala desa bersama perangkat desa turun ke jalan di Jakarta, Senin (8/12). Aksi terpusat di kawasan Monas dan depan Istana Negara.
Demonstrasi ini dipimpin Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Surat edaran resmi DPP Apdesi menyebutkan, peserta aksi mencapai sekitar 50 ribu orang.
Laporan : Dede Sunarya
