KUPANG, Catatan Jurnalist — Merespons keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan, pimpinan dan Komisi I DPRD Kabupaten Belu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (6/2/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Djuang atau yang akrab disapa Febby Djuang, menjelaskan bahwa agenda awal kunjungan tersebut sebenarnya untuk bertemu langsung dengan Gubernur NTT guna membahas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa. Namun, karena padatnya agenda gubernur, rombongan DPRD Belu diarahkan berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT.
Dalam pertemuan itu, DPRD Belu secara tegas menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah, terutama di kawasan publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga.
“Kami menyampaikan langsung keluhan masyarakat terkait kondisi jalan provinsi di Pasar Sabete, Desa Manleten, serta di Pasar Halilulik, Desa Naitimu. Kondisinya sudah sangat mengganggu aktivitas warga,” ujar Febby Djuang kepada awak media Catatan Jurnalist.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR NTT memaparkan sejumlah langkah teknis penanganan yang akan dilakukan pada tahun ini. Untuk ruas jalan di Pasar Sabete, saat ini masih dilakukan penelitian terhadap kontur tanah. Sebagai penanganan awal, PUPR NTT akan melakukan perluasan jalur guna mengantisipasi risiko longsor.
Sementara itu, ruas jalan di kawasan Pasar Halilulik dipastikan masuk dalam program perbaikan dan akan dikerjakan pada tahun 2026. Adapun ruas jalan Wedomu–Dafala, lanjutnya, diharapkan segera terealisasi melalui skema Inpres Jalan Desa, menyusul telah ditandatanganinya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belu dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Anggota Komisi I DPRD Belu, Riki Rikardus Lopez, turut menegaskan bahwa pihaknya juga melaporkan kerusakan serius pada ruas jalan Halilulik–Labur, termasuk titik di depan Mapolsek Tasifeto Barat yang kondisinya semakin memprihatinkan.
“Kami berharap ruas jalan penghubung antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka ini bisa segera dikerjakan tahun ini. Jangan sampai akses ekonomi masyarakat terus terhambat akibat jalan rusak,” tegas Riki.
Menutup kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Belu menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR. Meski beberapa titik masih dalam tahap kajian teknis, komitmen pemerintah provinsi untuk mengeksekusi perbaikan jalan pada tahun ini dan tahun depan dinilai menjadi angin segar bagi pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan RI–RDTL.
Editor: Haman Hendrikus
