PAPUA BARAT DAYA — Pemerintah provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar rapat evaluasi Pemutakhiran penduduk orang asli papua (OAP) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota Se-papua Barat Daya di salah satu Hotel Kota sorong, Rabu (05/112025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Papua Barat Daya dan Pj kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) PBD Nikolas Asmuruf, dan dihadiri oleh Bappeda, serta sejumlah kepala Disdukcapil lima kabupaten satu kota.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meninjau progres serta kendala dalam pelaksanaan pendataan OAP di wilayah kabupaten kota di wilayah itu.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Dukcapil PBD Nikolas Asmuruf, menyampaikan bahwa evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan akurasi dan validitas data OAP yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus).
Kata Nikolas kegiatan tersebut hari ini tindaklanjuti dari yang pertama. terkait dengan pendatan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.
“Karena sampai hari ini, itu pendatan orang asli Papua belum rampung atau belum final. kita belum tahu bagaimana jumlah penduduk orang asli Papua yang sebenarnya itu berapa. Ini program Pak Gubernur, menurut dia agar langkah ini bulan Desember itu, memastikan jumlah penduduk orang asli Papua berapa yang Valid,” ujiannya.
Nikolas Asmuruf menyampaikan, kegiatan ini kami melibatkan kepala dinas Dukcapil kabupaten kota Se- Provinsi Papua Barat Daya. Melakukan rapat progres kerja DukCapil, Kabupaten Kota di wilayah masing-masing itu. masyarakat itu mereka punya. jadi mereka yang turun melakukan pendatan, validasi data.
“Jumlah penduduk keseluruhan kabupaten, kota dan lebih khusus itu jumlah orang asli Papua. Jadi untuk itu tadi sudah disampaikan data, masing-masing sudah secara lisan tapi tertulis itu belum. Nanti tertulis, itu kami akan melakukan rapat atau koordinasi lagi yang ketiga kalinya, itu kami melakukan lagi bulan Desember awal,” ungkapnya.
“Lalu di situ kami akan meng-input data jumlah penduduk per kabupaten, kota. Keseluruhan dan di situ lebih khusus untuk orang asli Papua. Di situ kami akan rekap lebih detail lagi. Setelah itu memberikan laporan, dan kami akan serahkan ke Gubernur PBD agar dia tahu bahwa jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya itu berapa banyak untuk orang papua,” Tambahnya.
“Langkah ini juga mendukung program pemerintah Daerah guna Realisasi dana Otsus, untuk orang asli Papua, khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya. Kami mau sampaikan data final itu nanti Desember. disitu baru kita tahu semua data. Kalau kita bicara penduduk setiap tahun setiap bulan itu berubah. Ia mengatakan, Pendataan Orang Asli Papua harus benar-benar valid agar kebijakan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran,” tukasnya.
Kegiatan ini dibuka Pj Sekretaris Daerah (Sekda) PBDYakob Kareth sekaligus sambutannya menyampaikan pemutiran data orang asli Papua Barat Daya sangat mendesak untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan orang asli papua.
“Ya, sehingga kita diharapkan untuk mempunyai data yang valid, pasti memperkuat dalam rangka kebijakan pemerintah pusat guna mengalokasikan dana Otsus.Data OAP bukan sekadar angka, tapi dasar penting dalam perumusan kebijakan Otsus dan pemerataan pembangunan,” katanya.
Adapun narasumber yang dihadiri dalam kegiatan tesebut antara lain Bapperida PBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekda PBD Disdukcapil PBD.
Laporan: Eskop Wisabla
