SORONG, Catatan Jurnalist – Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia (FMYI) Kota Studi Sorong menggelar aksi mimbar bebas sebagai bentuk perlawanan terhadap status darurat militer dan ekspansi investasi skala besar yang dinilai memperparah krisis kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Aksi yang digelar di kontrakan Asrama Yahukimo, Kota Sorong, Rabu (21/1/2026), diikuti puluhan mahasiswa asal Yahukimo bersama simpatisan. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan keras, di antaranya penolakan perkebunan sawit, tambang emas dan batu bara, serta desakan penarikan militer dari Yahukimo dan seluruh Tanah Papua.
Dalam orasi, massa menuding pendekatan keamanan negara telah berubah menjadi teror bagi warga sipil. Operasi militer yang masif disebut memicu ketakutan, trauma berkepanjangan, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Koordinator Umum FMYI Kota Sorong, Antius Giban, menegaskan bahwa darurat militer bukan solusi atas konflik Papua.
“Militerisasi justru mempersempit ruang hidup masyarakat adat, melumpuhkan pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sosial warga Yahukimo,” ujarnya.
Ia memaparkan, sejak 21 Agustus 2023, konflik bersenjata telah memicu pengungsian besar-besaran dari distrik Amuma, Suru-suru, Angguruk, Obio, Pasema, Musaik, Silimo, Wusamo, hingga Soloikma. Sebanyak 674 jiwa dari 169 kepala keluarga dilaporkan mengungsi, dengan 12 rumah dan 15 ekor babi dibakar.
Data terbaru tahun 2025 mencatat sekitar 1.890 warga terpaksa meninggalkan rumah, dengan 227 rumah kosong di zona konflik. Para pengungsi didominasi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan bayi, yang berasal dari Distrik Sumo, Endomen, Duram, Sela, dan Korupun.
FMYI juga menyoroti sederet kasus dugaan pelanggaran HAM sejak 2023 hingga 2025, termasuk penembakan, penangkapan liar, dan kekerasan terhadap warga sipil. Sejumlah nama korban disebutkan secara terbuka dalam aksi tersebut.
Tak hanya itu, massa aksi menuding adanya pengeboman menggunakan drone yang menjatuhkan granat di permukiman warga Distrik Duram, wilayah suku Kimyal. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan seorang pelajar berusia 17 tahun dan melukai warga lainnya, serta menghancurkan rumah-rumah penduduk.
Pendropan pasukan TNI-Polri melalui udara dan jalur sungai juga diklaim terus berlangsung sepanjang Desember 2025. FMYI menyebut sedikitnya 600 personel militer didatangkan ke Yahukimo dalam periode 9–19 Desember 2025.
Selain militerisasi, FMYI mengecam masuknya investasi besar di Tanah Papua. Menurut mereka, proyek sawit, tambang emas, dan batu bara hanya menguntungkan korporasi, sementara masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat justru kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
“Pembangunan yang mengorbankan rakyat adat adalah bentuk perampasan ruang hidup,” tegas Yally Dapla, salah satu orator.
FMYI mendesak pemerintah pusat menghentikan pendekatan militeristik, mengevaluasi seluruh proyek investasi, membuka dialog setara dengan masyarakat adat, serta meminta gereja-gereja di Yahukimo bersuara melindungi umat dan warga sipil.
Aksi ditutup dengan pembacaan 25 tuntutan, sebagai berikut:
1. Hentikan pemekaran kab.yalimek, yahukimo timur, yahukimo barat, yahukimo utara
2. Hentikan penanaman sawit di kabupaten yahukimo perbatasan boven yahukimo
3. Hentikan penanaman sawa di jalan lokbon
4. Pemerintah hentikan rencana tambang emas di distrik soba
5. Pemerintah hentikan tambang batu bara di obio yahukimo
6. Hentikan pembangunan pos pos militer dalam kota maupun 51 disterik.
7. Militer Hentikan pendropan militer udara serta laut
8. Anggota DPRD yahukimo berhentik desak pemerinta provinsi untuk pembangunan kantor gubernur di yuahukimo
9. Hentikan penangkapan paksa dan liar di pemukiman warga kabupaten yahukimo
10. Militer Indonesia hentikan penyisiran dirumah-rumah warga sipil
11. Militer Hentikan kriminalisasi terhadap warga sipil yang rambut gimbal dan kumis brewok
12. Militer Indonesia hentikan pengeboman udara di warga sipil di kabupaten yahukimo
13. Militer hentikam pasang granat bom di rumah-rumah warga sipil
14. Pemerintah segera fasilitasi PLN demi untuk memudakan aktivitas umum
15. Pemerintah stop bicara pemekaran
16. Pemerintah hentikan pembanguna jalan trans wamena yahukimo
17. Pemerintah hentikan pembangunan perumahan proyek strategis nasional
18. Pemerintah hentikan proyekk strategis nasional
19. Pemerintah hentikan makanan bergizi gratis terhadap pelajar dan berika hak pendidikan yang layak bagi pelajar
20. Pemerinta dan militer berhenti diskriminasi pelajar
21. Pemerintah segerah atur tempat sampah yang layak bagi masyarakat agar terjamin dalam kesehatan masyarakat
22. Pemerintah segera buat peraturan daerah terkait bayar membayar kepala atau impunitas
23. Pemerintah yahukimo segera buat peraturan daerah atau PERDA terkait hak-hak masyarakat yahukimo seluruhnya
24. Pemerintah segera kembalikan warga pengungsi ke rumah
25. Negara segara berikan hak penentuan nasip sendiri sebagai solusi demokratik.
Laporan: Eskop Wisabla
