PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan data yang akurat serta kepemimpinan yang hadir langsung di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Herman Deru saat Provinsi Sumatera Selatan menjadi lokasi benchmarking kebijakan dalam negeri bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 67 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jumat (24/7/2026).
Sebanyak 42 peserta PKN Tingkat I mengikuti kegiatan tersebut untuk mempelajari berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang diterapkan di Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, 10 peserta merupakan perwakilan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru memaparkan sejumlah strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menekan angka kemiskinan sekaligus mengendalikan inflasi.
Menurut Herman Deru, persoalan kemiskinan memiliki dua dimensi yang perlu dipahami pemerintah, yakni kemiskinan berdasarkan data dan kemiskinan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kemiskinan ada dua jenis, satu berdasarkan data BPS, kemudian kemiskinan berdasarkan perasaan. Nah, yang berdasarkan perasaan ini yang sulit,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu acuan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan. Namun, implementasinya di lapangan tetap menghadapi tantangan, terutama ketika masyarakat tidak menerima perubahan status dalam pendataan kemiskinan.
Herman Deru menilai akurasi data menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran. Di sisi lain, kepala daerah juga membutuhkan jajaran birokrasi yang memiliki kapasitas serta kemampuan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi program nyata.
“Akurasi data sangat penting. Pemimpin daerah punya target capaian yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka dibutuhkan pejabat yang memiliki pengetahuan dan capacity building. Dibutuhkan seorang pemimpin yang mau turun ke lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, pemimpin daerah harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk memahami kondisi riil yang terjadi. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
Dalam upaya mengatasi kemiskinan sekaligus mengendalikan inflasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terus menjalankan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program tersebut menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Agus Sudrajat mengatakan, tema utama yang diangkat dalam kegiatan benchmarking tersebut adalah pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan. Penanganannya berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari pemenuhan gizi, penyediaan infrastruktur dasar hingga faktor sosial dan ekonomi lainnya.
“Peserta PKN Tingkat I dituntut melihat persoalan tersebut secara utuh. Peserta akan menyusun policy brief untuk memilih satu persoalan strategis dan menemukan solusinya,” kata Agus.
Ia menilai Sumatera Selatan menjadi lokasi pembelajaran yang relevan bagi peserta PKN. Berdasarkan data yang dipelajari, angka kemiskinan di Sumsel menunjukkan tren penurunan. Selain itu, LAN RI juga melihat komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung berbagai agenda nasional, termasuk percepatan penurunan stunting serta program pembangunan yang menyasar langsung masyarakat.
Agus juga menyoroti praktik kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel, salah satunya dalam program renovasi rumah tidak layak huni, sebagai salah satu praktik yang dapat dipelajari dan dikembangkan di daerah lain.
Sementara itu, Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan 67 Istiyadi Insani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerima peserta PKN sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran kebijakan dalam negeri.
“Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk terima kasih kami kepada Bapak Gubernur karena Sumsel bersedia menjadi locus penelitian kebijakan dalam negeri bagi kami,” ujarnya.
Melalui kegiatan benchmarking tersebut, Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi peserta PKN dalam merumuskan kebijakan strategis yang dapat diterapkan di daerah masing-masing serta mendukung agenda pembangunan nasional.
