JAKARTA, Catatan Jurnalist – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini ditargetkan mampu memperkuat posisi tawar nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang membahas percepatan pembangunan KNMP. Rapat tersebut menjadi langkah untuk memastikan program lintas kementerian dan lembaga dapat berjalan lebih cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat nelayan.
“Pembangunan KNMP dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pemerintah optimistis peningkatan kesejahteraan nelayan dapat mengikuti keberhasilan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dalam beberapa tahun terakhir,” kata Zulhas, Selasa (21/07/2026).
“NTP yang pada 2024 berada di angka 104 telah meningkat menjadi 127,73 hingga Juni 2026. Dengan pelaksanaan KNMP yang berjalan optimal, pemerintah menargetkan NTN yang saat ini berada di kisaran 103 Ribu dapat meningkat hingga di atas 120 Ribu dalam waktu dua tahun,” imbuhnya.
Optimisme tersebut diperkuat dengan target pembangunan sebanyak 1.369 KNMP yang diharapkan rampung hingga akhir 2026. Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029.
Zulkifli menjelaskan, persoalan yang dihadapi nelayan selama ini bukan semata-mata kemampuan menangkap ikan. Persoalan yang lebih besar justru terletak pada lemahnya posisi tawar nelayan akibat terbatasnya fasilitas untuk menyimpan dan mengolah hasil tangkapan.
Melalui KNMP, pemerintah berupaya menjawab persoalan tersebut dengan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung. Mulai dari cold storage, pabrik es, SPBU khusus nelayan, tambatan perahu, bengkel kapal, shelter pendaratan ikan, hingga fasilitas pendukung lainnya.
“Dengan tersedianya fasilitas tersebut, nelayan diharapkan tidak lagi berada dalam posisi terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga rendah karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai,” terangnya.
Peningkatan posisi tawar tersebut diyakini dapat berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan. Hasil tangkapan dapat disimpan lebih lama, sehingga nelayan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik.
Data awal pemerintah menunjukkan keberadaan KNMP telah berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas perikanan antara 10 hingga 30 persen. Program ini juga dinilai memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar sebesar 5,4 hingga 16,2 persen.
Kondisi tersebut membuat KNMP tidak hanya dipandang sebagai program peningkatan kesejahteraan nelayan, tetapi juga sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas pengembangan 40.000 lokasi budi daya ikan darat tematik serta kawasan tambak terintegrasi. Pengembangan sektor tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada protein nasional.
*Rilis : Kemenko Pangan RI
