JAKARTA, Catatan Jurnalist — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan (LJK) dengan menguji ketahanan industri menghadapi berbagai potensi tekanan ekonomi global. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak suku bunga tinggi yang diperkirakan bertahan lebih lama, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya risiko pasar dan likuiditas.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pengawasan kini tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga menggunakan pendekatan forward looking assessment guna mengukur kesiapan industri keuangan menghadapi berbagai skenario risiko di masa depan.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah stress testing atau uji ketahanan. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar bagi OJK dalam menetapkan langkah pengawasan dan kebijakan yang bersifat antisipatif, responsif, dan terukur.
“Kami juga melakukan berbagai forward looking assessment, antara lain dengan melakukan stress testing untuk mengukur ketahanan sektor jasa keuangan dengan berbagai skenario, yang hasilnya digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil langkah pengawasan dan kebijakan secara pre-emptive, responsif, dan terukur,” ujar Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Selain melakukan pengujian secara internal, OJK juga mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan melaksanakan stress testing secara berkala. Pengujian tersebut tidak hanya mengukur besarnya eksposur risiko, tetapi juga memperkirakan dampak lanjutan terhadap kemampuan debitur membayar kewajibannya serta kualitas portofolio pembiayaan masing-masing lembaga.
Menurut OJK, tekanan suku bunga tinggi yang berlangsung dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan biaya pendanaan industri keuangan sekaligus memperbesar risiko kredit bermasalah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas aset perbankan maupun lembaga pembiayaan apabila kemampuan debitur mengalami penurunan.
Sebagai langkah mitigasi, OJK terus mendorong penguatan permodalan lembaga jasa keuangan agar memiliki bantalan modal (capital buffer) yang memadai untuk menghadapi berbagai tekanan ekonomi serta menjaga fungsi intermediasi tetap berjalan.
Di sektor pasar modal, OJK juga memutuskan mempertahankan kebijakan penundaan implementasi transaksi short selling, penerapan trading halt, serta batas auto rejection hingga September 2026. Kebijakan itu dinilai penting untuk meredam volatilitas pasar saham yang masih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, OJK memperkuat koordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), guna memastikan respons kebijakan tetap terintegrasi apabila terjadi peningkatan risiko eksternal.
Meski demikian, OJK menilai kondisi fundamental sektor jasa keuangan Indonesia masih relatif kuat. Meredanya konflik di Timur Tengah telah membantu menurunkan tekanan harga energi global sehingga harga minyak kembali mendekati level sebelum konflik.
Namun, regulator tetap mengingatkan bahwa risiko geopolitik masih perlu diwaspadai karena eskalasi baru sewaktu-waktu dapat mengganggu rantai pasok energi dunia.
Di sisi lain, perlambatan ekonomi global juga menjadi perhatian. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada Juni 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 2,8 persen, sementara Bank Dunia memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 2,5 persen pada 2026.
Proyeksi tersebut mencerminkan masih lemahnya permintaan global, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta ekspektasi suku bunga tinggi yang diperkirakan bertahan lebih lama sehingga memengaruhi minat investor terhadap aset berisiko.
