PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pengukuhan Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sumatera Selatan periode 2025–2028 digelar di Hotel Grande Daira Palembang, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu (31/1/2026). Momentum pelantikan ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga forum strategis membahas polemik angkutan batubara yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan diskusi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan sektor pertambangan. Gubernur Sumatera Selatan. Herman Deru hadir langsung memimpin jalannya acara, didampingi jajaran kepala dinas Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan ucapan selamat kepada Frans Irawan yang resmi dilantik sebagai Ketua Perhapi PD Sumsel. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjadi motor penggerak organisasi yang solid dan profesional, sejalan dengan besarnya potensi sumber daya alam Sumsel yang meliputi mineral, minyak dan gas, hingga batubara.
Gubernur Soroti Lambannya Realisasi Jalur Khusus Batubara
Pada kesempatan tersebut, Herman Deru secara tegas menyoroti lambannya realisasi pembangunan jalur khusus angkutan batubara. Ia menilai masih banyak pelaku usaha pertambangan yang berada di “zona nyaman”, sehingga abai terhadap kewajiban membangun infrastruktur angkutan sendiri.
“Payung hukum sudah sangat jelas, baik dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 maupun UU Nomor 3 Tahun 2020. Polemik angkutan batubara ini jelas merugikan masyarakat. Seharusnya jalur khusus dibuat dan dipelihara agar tidak mengganggu kepentingan umum,” tegas Herman Deru.
Ia menambahkan, pemerintah daerah masih memberikan toleransi sepanjang terdapat niat baik dan langkah nyata dari perusahaan, seperti pembebasan lahan dan pembangunan jalur khusus. Namun demikian, Herman Deru menegaskan toleransi tersebut tidak bersifat tanpa batas.
“Kami tidak akan diam. Akan ada batas waktu yang jelas. Kami mengajak Perhapi untuk bersinergi, mendorong kesadaran kolektif pelaku usaha agar patuh pada aturan demi kebaikan daerah,” ujarnya.
Perhapi sebagai Wadah Profesional Pertambangan
Sementara itu, Ketua Umum Perhapi Indonesia Sudirman Widhy Hartono menjelaskan bahwa Perhapi merupakan organisasi profesi yang menaungi para ahli, pelaku usaha, pemilik tambang, hingga aparatur negara di sektor pertambangan.
“Saat ini Perhapi memiliki sekitar 15 ribu anggota secara nasional, dengan 6 hingga 7 ribu anggota aktif yang tersebar di 24 sampai 25 pengurus daerah. Fokus kami adalah meningkatkan profesionalisme anggota dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Ketua Terpilih Tegaskan Komitmen Kepatuhan Regulasi
Ketua Perhapi PD Sumsel terpilih, Frans Irawan, menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang berlaku. Ia menyatakan siap menjadikan arahan Gubernur Sumsel sebagai pedoman utama dalam memimpin Perhapi Sumsel selama periode 2025–2028.
“Masukan dan penegasan Bapak Gubernur menjadi kompas kami dalam menjalankan organisasi, agar Perhapi benar-benar berkontribusi bagi pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Dapites
