PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi meluncurkan program Gerakan Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (GEBRAK RUTILAHU) 2026 di Jalan Pantai Musi, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Selasa (05/04). Program ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa, serta dihadiri jajaran kepala dinas terkait. Program ini sekaligus menandai dimulainya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan pengentasan rumah tidak layak huni.
Gubernur Herman Deru menegaskan, GEBRAK RUTILAHU tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk korporasi, BUMN, BUMD, hingga swasta.
“Program ini melibatkan banyak pihak. Kita ingin semua stakeholder ikut ambil bagian membantu masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat hingga tingkat desa untuk turut berkontribusi dalam gerakan sosial tersebut.
“Mudah-mudahan semua terpanggil untuk berbuat baik dan membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan, khusus di Kota Palembang terdapat 3.067 unit rumah tidak layak huni yang menjadi target perbaikan.
“Palembang juga mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah pusat, APBD, serta stakeholder lainnya. Ini akan kita maksimalkan,” ujarnya.
Ratu Dewa optimistis seluruh target tersebut dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.
“InsyaAllah pada 2027, seluruh 3.067 rumah itu sudah tuntas. Program ini kita harapkan menjadi gerakan gotong royong besar untuk mewujudkan hunian layak,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumsel, Novian Aswardani, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus selaras dengan visi pembangunan daerah.
Ia menegaskan, bantuan diberikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk subsidi pemerintah.
“Pada 2025, bantuan perumahan di Sumsel mencapai Rp2 triliun untuk 16.425 unit rumah. Kami optimistis capaian ini akan meningkat di 2026,” jelas Novian.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci agar program ini tepat sasaran dan menjangkau lebih luas.
“Penerima bantuan ditetapkan melalui proses seleksi ketat berdasarkan data valid dari tingkat bawah,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitra Nur, dalam paparan virtualnya menyampaikan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita ingin menghadirkan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat melalui kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Melalui GEBRAK RUTILAHU 2026, Pemprov Sumsel berharap percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat terwujud, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
