PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak boleh lagi berjalan parsial dan seremonial. Sinkronisasi program antarlevel pemerintahan menjadi keharusan jika potensi air yang melimpah benar-benar ingin diubah menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2027 antara Pemprov Sumsel dan OPD kabupaten/kota bidang sumber daya air, yang digelar di Ruang Rapat Musi, Dinas PSDA Provinsi Sumsel, Rabu (4/2/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, membuka forum tersebut sekaligus menyampaikan pesan Gubernur Sumsel Herman Deru agar perencanaan 2027 tidak lagi disusun secara sektoral dan terpisah. Menurutnya, Sumsel memiliki kekayaan sumber daya air yang besar, namun tanpa tata kelola yang terarah, potensi tersebut justru berisiko menjadi beban.
“Sumsel kaya sungai dan daerah aliran sungai. Tetapi kekayaan itu tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Tanpa pengelolaan yang serius, terencana, dan berkeadilan, air justru bisa memicu persoalan baru, mulai dari banjir hingga krisis air bersih,” tegasnya.
Edward menekankan, pengelolaan sumber daya air tidak cukup hanya memastikan aliran air, melainkan harus menjamin kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan akses air bagi masyarakat. Hal ini menjadi krusial mengingat ketahanan air telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Lebih jauh, ia mengaitkan langsung pengelolaan air dengan agenda besar ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu lumbung beras nasional, Sumatera Selatan tidak bisa memisahkan kebijakan pangan dari kebijakan air.
“Ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa ketahanan air. Karena itu, perencanaan sumber daya air harus benar-benar terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.
Rapat teknis ini diharapkan tidak berhenti pada tataran koordinasi administratif, tetapi menghasilkan kesepakatan program konkret yang mampu menjawab tantangan banjir, kekeringan, serta kebutuhan air untuk pertanian dan masyarakat.
“Pengelolaan air ke depan harus berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi target anggaran,” pungkasnya.
Laporan : Dede Sunarya
