PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Peta kekuatan internal Partai Gerindra di Kota Palembang mulai bergerak. Nama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, kini santer digadang-gadang bakal memimpin Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Palembang, menggantikan Prima Salam yang saat ini masih menjabat ketua.
Jika skema tersebut terealisasi, Prima Salam disebut akan diarahkan untuk lebih memfokuskan diri pada posisi Bendahara Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Selatan, jabatan strategis yang juga masih diembannya hingga kini. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penataan ulang mesin partai pasca-Pilkada 2024, khususnya di wilayah ibu kota provinsi.
Meski isu ini menguat, DPD Gerindra Sumsel belum memberikan kepastian resmi. Hal ini tak lepas dari posisi Ratu Dewa dan Prima Salam yang merupakan pasangan kepala daerah yang diusung Gerindra pada Pilkada Palembang 2024, sehingga dinamika internal dinilai perlu disikapi secara hati-hati.
Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra Sumsel, Alwis Gani, mengakui peluang Ratu Dewa memimpin DPC Gerindra Palembang cukup terbuka. Namun, ia menegaskan seluruhnya masih berada pada tahap pembahasan.
“Kami masih rapat dan ini baru sebatas rencana untuk Kota Palembang. Sabtu nanti akan ada rapat lanjutan. Belum ada keputusan, masih diwacanakan, termasuk soal Pak Ratu Dewa, meskipun saat ini masih ada Pak Prima,” ujar Alwis, Selasa (3/2/2026).
baca juga :
Alwis yang juga anggota DPRD Sumsel menegaskan, wacana pemfokusan Prima Salam di tingkat provinsi belum bersifat final dan sangat bergantung pada dinamika internal partai.
“Belum ada keputusan final. Ada wacana Ratu Dewa menjadi Ketua DPC dan Prima sebagai Bendahara DPD, tapi semuanya masih dalam tahap pembahasan,” katanya.
Ia menjelaskan, mekanisme penunjukan pimpinan di Partai Gerindra tidak melalui pemilihan terbuka. Penetapan ketua, baik di tingkat DPC maupun DPD, sepenuhnya merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berdasarkan usulan dan rekomendasi struktur di bawahnya.
“Prosesnya dimulai dari DPC. Untuk Palembang, DPC rapat bersama PAC se-Kota Palembang, kemudian hasilnya diajukan ke DPD. Setelah dibahas di DPD dan disetujui, akan direkomendasikan ke DPP untuk diterbitkan SK,” jelasnya.
Menurut Alwis, hak veto tetap berada di tangan DPP, sementara DPD dan DPC berperan dalam memberikan rekomendasi.
“Untuk DPC biasanya ada campur tangan DPD karena DPP tidak terlalu mengenal personalnya. Tapi untuk pengurus DPD, hak veto sepenuhnya ada di DPP,” tegasnya.
Menariknya, Gerindra juga tidak mengenal sistem periode kepengurusan yang kaku.
“Kami tidak mengenal periode. Bisa enam bulan, bisa juga panjang, tergantung keputusan partai,” ujarnya.
Alwis menambahkan, sejumlah faktor menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan pimpinan partai daerah, mulai dari rekam jejak kaderisasi, posisi dalam struktur partai, hingga status sebagai kepala daerah yang diusung langsung oleh Gerindra.
“Tidak mungkin kita ambil yang diusung partai lain. Yang diutamakan tentu kader dan kepala daerah yang memang kita dukung di Pilkada,” tegasnya.
Dengan status Ratu Dewa sebagai kepala daerah yang diusung Partai Gerindra pada Pilkada Palembang 2024, ia dinilai memenuhi syarat politik dan struktural untuk direkomendasikan sebagai Ketua DPC Gerindra Palembang.
“Di tingkat kami belum dibahas secara detail. Sabtu nanti baru kita kejar. Kami juga akan menanyakan ke Pak Prima, keinginannya seperti apa, mau fokus di provinsi atau bagaimana. Nanti kami sampaikan secara konkret,” pungkas Alwis.
Laporan : Dede Sunarya
