PALEMBANG, Catatan Jurnalist— Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Center, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI & Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng mengungkapkan bahwa Sumsel merupakan provinsi ketujuh sekaligus wilayah terakhir di luar Jakarta dalam rangkaian safari serap aspirasi ini. Sebelumnya, kegiatan serupa telah sukses dilaksanakan di Sulawesi Utara, Yogyakarta, Jawa Barat (Bandung), Bali, NTT, dan Jawa Timur.
“Karena kita semua sedang efisiensi, nanti terakhir kita di Jakarta. Mestinya kita masih keliling lagi ke beberapa daerah, tapi karena efisiensi kita batasi dan Sumsel ini menjadi provinsi terakhir kita melakukan sarasehan,” ujar Markus.
Markus menjelaskan, forum sarasehan ini berfungsi layaknya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Masukan dari para narasumber dan praktisi di daerah akan langsung diramu menjadi bahan dasar naskah akademis.
“Tim penyusun ditargetkan merampungkan dokumen ini pada Agustus 2026 untuk segera diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI agar bisa langsung masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).Anggota MPR RI, Melchias Markus Mekeng mengatakan obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” imbunya.
Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan, Imade Bagus menjelaskan bahwa transparansi menjadi faktor utama dalam penerbitan obligasi daerah maupun dalam pengambilan keputusan investasi oleh masyarakat.
Menurutnya, seorang investor akan memutuskan untuk berinvestasi apabila telah memiliki informasi yang cukup, jelas, dan dapat dipercaya mengenai instrumen investasi yang ditawarkan.
“Dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, investor harus memiliki informasi yang memadai. Karena itu, faktor transparansi menjadi sangat penting agar kepercayaan publik terhadap obligasi daerah dapat terbangun,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi terkait kondisi keuangan daerah, proyek yang dibiayai, hingga mekanisme pengelolaan dana menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik pelaksanaan narasehan nasional tersebut. Ia berharap kegiatan itu menjadi wadah pembelajaran sekaligus membuka wawasan pemerintah daerah mengenai peluang pembiayaan pembangunan melalui instrumen obligasi daerah.
Menurut Herman Deru, pembangunan daerah membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar berbagai program strategis dapat berjalan maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan narasehan berlangsung interaktif dengan pembahasan mengenai regulasi, mekanisme penerbitan obligasi daerah, potensi investasi publik, hingga strategi penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar, Yudha Novanza, jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, sekretaris daerah, kepala Bappeda kabupaten/kota, serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan.
