PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan dan legalisasi aset daerah guna mendorong percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang digelar di rumah dinas wali kota, Senin (30/3/2026).
Langkah tersebut menjadi fondasi penting agar berbagai program prioritas dapat mulai direalisasikan pada April 2026, termasuk pengembangan fasilitas pendidikan dan ruang publik.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Udara (Lanud). Pemkot Palembang tengah mengupayakan optimalisasi lahan tersebut melalui skema kerja sama yang sah dan berkelanjutan.
Di atas lahan itu, pemerintah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Namun, proyek tersebut masih terkendala aspek administratif, terutama terkait sertifikasi lahan.
“Kami mendorong percepatan proses sertifikasi aset milik Lanud. Pembangunan Sekolah Rakyat ini sangat penting, namun masih terkendala administrasi. Karena itu kami menggandeng BPN agar prosesnya bisa dipercepat,” ujar Ratu Dewa.
Tak hanya fokus pada sektor pendidikan, Pemkot juga menyiapkan pengembangan Mini Zoo sebagai sarana edukasi dan rekreasi masyarakat. Proyek ini direncanakan berada di lokasi yang sama, dengan skema kerja sama yang masih dibahas, baik melalui hibah maupun pinjam pakai.
Selain itu, penataan kawasan wisata dan cagar budaya (heritage) turut menjadi perhatian. Pemkot menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data pertanahan untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan, khususnya pada bangunan berstatus cagar budaya.
Secara menyeluruh, Pemkot Palembang juga mengajukan percepatan sertifikasi ratusan aset fasilitas publik, mulai dari sekolah (SD, SMP, PAUD, TK) hingga fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan pustu.
Di sisi lain, pemerintah turut mendorong percepatan penyerahan aset dari pengembang perumahan kepada Pemkot agar memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara optimal.
Ratu Dewa optimistis seluruh proses akan segera rampung. Ia menyebut komunikasi dengan pihak Lanud dan Mabes TNI berjalan baik, serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat telah tersedia.
“Jika semua sudah clear and clean, termasuk legalitas dan administrasi, serta dukungan anggaran dari Kementerian Sosial, Insya Allah pembangunan bisa mulai berjalan pada April,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Dhona Fiermansyah Lubis, menargetkan penyelesaian 180 sertifikasi aset milik Pemkot sepanjang 2026. Prioritas diberikan pada aset yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Fokus kami adalah aset strategis seperti sekolah dan puskesmas. Target 180 sertifikat ini dapat tercapai selama tidak ada sengketa atau klaim dari pihak lain,” jelas Dhona.
Ia mengakui masih terdapat kendala teknis di lapangan, terutama dalam penentuan batas lahan pada aset lama.
“Kendala yang sering muncul adalah penentuan patok batas. Secara sosial mungkin sudah jelas itu aset sekolah atau puskesmas, tetapi secara administratif tetap harus dipastikan ulang,” tambahnya.
Percepatan sertifikasi ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola aset daerah untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan nilai aset, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Laporan : Dapites
