PERNAH TIDAK kita hitung ulang berapa biaya yang hangus setiap pesta demokrasi digelar? Anggaran negara triliunan rupiah lari ke spanduk dan panggung, belum lagi modal pribadi calon yang nilainya tidak masuk akal. Gaji resmi pejabat tidak akan cukup buat menutup modal kampanye yang sudah keluar gila-gilaan di awal.
Akibatnya sederhana saja, saat terpilih pasti ada godaan besar buat balik modal secepatnya. Jangan heran kalau akhirnya banyak kepala daerah pakai rompi oranye KPK karena terjebak sistem ini. Ongkos politik yang terlalu tinggi memaksa mereka main kotor cuma buat menutupi utang kampanye yang menumpuk.
Makanya, wacana pemilihan lewat DPRD ini harus kita lihat pakai logika, bukan emosi semata. Kalau kita ubah jalurnya, anggaran yang tadinya bocor buat seremonial politik bisa kita hemat besar-besaran. Uangnya bisa langsung dipakai buat hal yang terasa, seperti perbaikan jalan atau subsidi pupuk.
Ini bukan ide aneh karena negara demokrasi besar seperti Inggris atau Australia juga pakai sistem perwakilan legislatif. Disana pemerintahan tetap jalan stabil tanpa harus buang uang negara secara boros setiap ada pemilihan. Demokrasi tetap tegak, tapi dompet negara tidak perlu jebol.
Ini soal memilih sistem mana yang paling masuk akal dan menguntungkan buat rakyat banyak. Kita mau pertahankan gengsi pemilihan langsung tapi tekor, atau pilih cara hemat biar korupsi bisa ditekan? Coba kalian pikirkan, mana yang lebih menyelamatkan uang kita.
Pernyataan tersebut dituliskan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah juga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam akun resmi Instagram miliknya, pada Minggu (28/12/2025).
By. Redaksi Catatanjurnalists.com
